Lantik 2 Kades, Hatta Ingatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Senin, 22 April 2019 - 20:29 WIB
Lantik 2 Kades, Hatta Ingatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Bupati Maros Hatta Rahman saat melantik kepala desa. Ia memingatkan transparansi penggunaan anggaran dana desa. Foto: Sindonews/Najmi Limonu
A A A
MAROS - Bupati Maros HM Hatta Rahman telah melantik dua kepala desa hasil pilkades serentak 2018 yang tertunda. Masing masing Kepala Desa, yakni Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Saharuddin dan Desa Damai Kecamatan Tanralili, Basri.

Keduanya diambil sumpahhya oleh Bupati Maros HM Hatta Rahman, di ruang Pola Kantor Pemerintah Daerah Maros, Senin, (22/04/2019).

Keduanya menjabat sebagai Kepala Desa dengan masa bakti 2019 sampai 2025. Keterlambatan pelantikan ini didasarkan karena kedua desa tersebut tersangkut sengketa pilkades.

Hatta Rahman menuturkan, pascapelantikan ini, tidak ada lagi gejolak di masyarakat. Dia berharap dua kades yang sudah dilantik ini bisa merangkul lawan politik kemarin. Hatta Berharap, pasca pelantikan Kades tersebut, Kades terpilih bisa menjadi figur yang diharapkan warga desa setempat.

Sehingga kata dia, masalah politik pilkades kemarin, dapat diselesaikan dengan bijak, serta Kades terpilih tidak menganaktirikan dusun atau wilayah yang perolehan suaranya sedikit. Bupati mengingatkan, kades tidak bisa memiliki dendam, dan mengabaikan pembangunan di dusun yang tidak mendukung mereka di pilkades lalu.

"Kades harus mengsejahterahkan semua dusun di wilayahnya. Walaupun ada dusun yang tidak mendukung mereka pada saat pilkades lalu. Karena saat dilantik, berarti Kades sudah milik warga desa, jadi tidak bisa lagi ada dusun yang terabaikan," ujarnya.

Dia juga meminta Kades terpilih untuk belajar mengelola anggaran dana desa. Jangan sampai kata dia, amanah sebagai Kades malah membawa mereka ke balik jeruji, karena tidak faham mengelola anggaran desa.

"Pilkades kemarin juga biayanya mahal. Apalagi gaya-gaya pilkades mirip pilkada dan pileg, karena sudah memasang baliho. Persoalan duduk sebagai Kades bukan hal utama untuk diri sendiri," katanya.

"Namun mereka harus tahu bagaimana bisa mengelola dana desa dengan baik dan transparan. Jadi jangan kades hanya ingin mengelola dana desa karena dananya besar, tapi tida mau mengelola dana desa dengan baik dan transparan. Apalagi saat ini dana desa bisa mencapai miliaran rupiah," ungkapnya.
(agn)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.7175 seconds (0.1#10.140)