Panwas Segera Tingkatkan Status Dugaan Manipulasi C1 ke Penyidikan

MAKASSAR - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar, belum menetapkan tersangka atas kasus dugaan manipulasi data form C1 upload hasil Pilwalkot Makassar di Kecamatan Tamalate.

Humas Panwaslu Kota Makassar, Muhammad Maulana, yang dihubungi Selasa (3/7/2018), mengatakan, dalam kurun waktu 2 hari, pihaknya akan meningkatkan kasus tersebut menjadi penyidikan.

"Kami belum menaikkan ke tahap sidik. Waktu kami masih melakukan pendalaman intensif dalam rentang waktu 2 hari," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Panwaslu Kota Makassar telah memeriksa Ketua KPU Makassar dan anggota PPK Tamalate atas kasus tersebut.

Namun, Ketua PPK Tamalate, Syarifuddin, menghilang sejak kasus tersebut mencuat. Bahkan dia sudah ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Divisi Humas dan Data, Uslimin, mengatakan, pihaknya telah menerbitkan rekomendasi untuk KPU Kota Makassar, berupa pemecatan terhadap Ketua PPK Tamalate tersebut.

"Satu yang kami rekomendasikan ke KPU kota adalah memberhentikan ketua PPK Tamalate, yang saat ini lagi DPO, tidak di tempat," jelasnya.

Rekomendasi tersebut menurutnya diterbitkan setelah melalui rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPU Sulsel, Minggu (1/7/2018).

Salah satu pertimbangan harus dipecatnya Ketua PPK Tamalate adalah, anggota PPK yang tersisa harus menunjuk pelaksana ketua PPK yang baru. Sebab, jika tidak ada pelaksana ketua, maka rekapitulasi tidak bisa dilanjutkan.

"Katanya dia tidak ada di tempat. Setelah ketua PPS bontoduri melapor ke panwas, ke gakumdu soal manipulasi data c1 yang diupload. Kita harap yang bersangkutan segera muncul dan menjelaskan, apa yang terjadi sebenarnya, supaya kegaduhan di Makasaar berkurang," papar Uslimin.