Dewan Tolak Usulan Pengadaan Helikopter Gubernur Sulsel Terpilih

MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menolak usulan pengadaan fasilitas mewah seperti helikopter untuk Gubernur Sulsel terpilih, Nurdin Abdullah, di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2018.

Hal ini dipertegas oleh Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kadir Halid.

“Kalau usulan helikopter pasti kita akan tolak, karena ini perubahan kalau dimasukkan itu melanggar mekanisme. Kecuali di pembahasan APBD Pokok kemungkinan itu diterima,” tegasnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/08/2018).

Lanjut Kadir, alasan ditolaknya usulan tersebut, karena DPRD Sulsel masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2013-2018.

“Kalau sudah ada RPJMD gubernur terpilih, itu sudah bisa kita terima usulannya,” pungkas politisi asal Golkar Sulsel ini.

Selain usulan pengadaan helikopter dengan anggaran kurang lebih Rp2,7 miliar,kata Kadir Halid, Tim transisi Gubernur Sulsel terpilih melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga meminta anggaran pengadaan lima unit bus mewah.

“Jadi selain helikopter, mereka juga minta bus mewah, anggarannya itu Rp3,5 miliar satu unit,” sebutnya.

Sementara itu, Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga menegaskan, hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama pimpinan AKD, ketua fraksi dan TAPD sepakat untuk menolak usulan itu.

“Di rapat konsultasi sudah memutuskan hal tersebut, jadi saya pikir sudah clear mengenai hal itu,” akunya.