TOPIK TERPOPULER

Dewan Anggap Perda Hak Penyandang Disabilitas Belum Maksimal

Hasdinar Burhan
Dewan Anggap Perda Hak Penyandang Disabilitas Belum Maksimal
Kondisi ruang rapat di Kantor DPRD Makassar beberapa waktu lalu. Foto: dok/SINDOnews

MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makasasr, mengaggap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas belum berjalan maksimal.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sampara Sarif menilai amanat yang tertuang dalam Perda Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sampai saat ini dinilai belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Perda ini bahkan terkesan diacuhkan bahkan tak ada penjatuhan sanksi bagi pelanggarnya.



“Implementasi dari perda ini tidak berjalan atau belum optimal. Program-program seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan infrastruktur itu sepenuhnya belum menyentuh hak-hak para penyandang disabilitas,” kata legislator Partai Persatuan Pembangunan ini.

Ia mencontohkan perusahaan swasta yang sudah memiliki 100 karyawan, namun tidak mempekerjakan karyawan disabilitas perlu mendapatkan peringatan. Ia menambahkan, kuota dua persen di instansi pemerintah dan satu persen di perusahaan swasta tidak dikurangi.

“Bagi perusahaan atau instansi yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas itu tidak ada salahnya diberikan penghargaan,” pintanya.



Ia juga menilai kota Makassar belum menjadi ramah disabilitas. Hal ini, terlihat dari belum banyak fasilitas umum yang berpihak pada disabilitas.

“Kita belum ramah disabilitas, masih banyak sarana dan prasarana yang belum memihak dengan anak-anak kita yang kekurangan, misalnya toilet umum, jalan, akses menuju ke kantor itu harusnya bukan hanya tangga tapi harus ada untuk kursi roda," katanya.

Karena itu berharap, kedepannya pemerintah bisa membuatkan peraturan wali kota sebagai petunjuk teknis dari perda ini. Selanjutnya, bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan perda tersebut sebagaimana mestinya.

“Kami berharap perda ini segera ditindaklanjuti, bahkan kalau perlu ada tindakan tegas jika terbukti perda tersebut dilanggar. Dan yang paling penting, pemerintah secepatnya membuat petunjuk teknis terkait hal ini,” tandasnya.



(agn)

preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!