Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bulukumba Dinilai Masih Tinggi

BULUKUMBA - Kabupaten Bulukumba, menjadi salah satu kabupaten layak anak yang di Sulawesi Selatan. Hanya saja, hal tersebut tak berbanding lurus dengan jumlah kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak yang ditangani pihak Polres Bulukumba sejak 2018 hingga memasuki tahun 2019.

Ditahun 2019 sendiri, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Bulukumba, telah menerima tiga laporan kasus pencabulan‎. Sedangkan tahun 2018 terdapat 26 kasus pencabulan ditangani kepolisian.

"Sejak Januari hingga Februari tahun 2019 ini, kita sudah menerima 3 laporan. Sedangkan ditahun 2018 lalu ada 26 kasus," ungkap Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Bulukumba, Aipda Rosmina, Selasa, (25/02/2019).

Diketahui, Kabupaten Bulukumba menerima penghargaan layak anak atas komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dalam memenuhi program pemenuhan hak-hak anak.

Hanya saja penghargaan tersebut menuai sorotan lantaran penghargaan yang didapatkan Bumi Panrita Lopi hanya dipenuhi program yang terkesan menjadi wacana tanpa ada realisasi. Perhatian dari pemerintah belum mampu dic‎erna oleh masyarakat dengan masih banyak kasus pelanggaran yang melibatkan anak.

‎Hal itu disampaikan Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Bulukumba, Nuraidah yang dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, ia berharap agar pemerintah bisa lebih meningkatkan sosialisasi dan meningkatkan program kabupaten Layak Anak.

"Di dalam program itukan cukup jelas, jadi wujud penerapan Bulukumba menjadi kabupaten Layak Anak bisa berjalan maksimal," harapnya.

Salah satu cata yang dapat dilakukan masyarakat, lanjut Nuraidah, yakni pemerintah hadir membantu meminimalisir atau menghentikan kekerasan baik fisik maupun seksual terhadap anak. Dimana kasus kekerasan terhadap anak menjadi sentral kondisifitas daerah saat ini.

"Perlu duduk bersama seluruh pihak untuk mencari solusi terkait hal tersebut supaya tidak menjadi preseden buruk untuk seluruh stekholder yang terkait mengatasi masalah tersebut," terangnya.