Pemerintah Butuh Strategi Jitu Redam Persoalan Keamanan di Papua

Minggu, 10 Maret 2019 - 14:58 WIB
Pemerintah Butuh Strategi Jitu Redam Persoalan Keamanan di Papua
Pemerhati Politik, Keamanan dan Pembangunan, Abdul Rivai Ras menilai pemerintah harus menyiapkan strategi jitu untuk meredam persoalan keamanan di Papua. Foto: Istimewa
A A A
MAKASSAR - Pemerhati Politik, Keamanan dan Pembangunan, Abdul Rivai Ras menyebut, jika pemerintah butuh pendekatan khusus untuk menyelesaikan persoalan keamanan yang terjadi di Papua.

Menurut Pengajar Keamanan Nasional Universitas Pertahanan (Unhan), penanganan kekerasan Papua butuh strategi jitu, bukan hanya pendekatan penegakan hukum dan militer, tetapi yang jauh lebih penting adalah pendekatan kesehjahteraan.

“Penanganan kekerasan itu bukan diselesaikan dengan kekerasan, melainkan harus dibarengi dengan pendekatan soft power dan power of nature. Artinya, secara strategis dalam mengatasi kekerasan dan konflik itu harus didekati dengan pembangunan dan kesejahteraan," ungkap Rivai dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Minggu (10/3/2019).

Rivai melanjutkan, pembangunan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah, lebih condong ke wilayah Utara, Barat dan Selatan Papua, sementara pembangunan di wilayah pengunungan tengah mulai dari Puncak Jaya, Lani Jaya, Nduga masih sangat terlambat dan bahkan jauh tertinggal.

"Di sinilah letak kecemburuan sosial masyarakat Nduga dan sekitarnya karena merasa dibedakan dengan masyarakat Papua yang berada di Utara dan Barat yang lebih awal menikmati akses pembangunan jalan termasuk bantuan sosial lainnya. Coba cek, kini kelompok bersenjata di Papua Barat, Monokwari dan sekitarnya mulai menghentikan aktivitasnya," jelas pendiri Unhan dan Brorivai Center ini.

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, tiga prajurit TNI yang meninggal dunia dalam insiden baku tembak di Nduga itu dilakukan oleh KKSB di bawah kendali Egianus Kogoya yang merupakan otak dari serangan tersebut, dan orang yang paling getol memprotes ketidakadilan pembangunan di wilayah itu.

"Siapapun presiden yang terpilih nanti, soal Papua tetap harus menjadi perhatian serius dengan mengedepankan ketercukupan kebutuhan dasar, mendorong kesejahteraan, meletakkannya sebagai wilayah bebas dari kekerasan, dan bebas dari berbagai internasionalisasi politik,” tutupnya.
(agn)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.6527 seconds (0.1#10.140)