Dianggap Tak Becus, Warga Sinjai Minta Kepala Dinas PUPR Dicopot

SINJAI - Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sinjai Bersatu (KMSB), melakukan aksi demonstrasi, meminta kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ishak dicopot dari jabatannya.

Aksi demonstrasi bermula di Tugu Bambu Simpang Empat Sinjai dan berlangsung di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Selasa, (25/06/19).

Dari Pantauan Sindonews Makassar, Aksi warga dan mahasiswa di halamana Kantor PUPR yang di Korlapi Ilham, meminta Kadis PUPR Sinjai dicopot karena tidak becus menjabat.

"Copot Kadis PUPR, selain malas ngantor, pekerjaan nya pun tidak becus, di Sinjai semakin banyak jalan rusak, bangunan liar yang menutup drainase juga menjadi penyebab mudahnya banjir, belum lagi janjinya akan membangun jalan Turungan Baji yang katanya masuk di program 100 Hari kerja Bupati-Wakil Bupati (Andi Seto-Andi Kartini)," teriak Ilham dalam orasinya.

Aksi mereka semakin panas ketika mengetahui Kadis PUPR tidak ada di kantor. Gabungan mahasiswa dan masyarakat dari Sembilan Kecamatan dan Mahasiswa dari perguruan tinggi Swasta di Sinjai itu merangsek masuk untuk menyegel kantor PUPR. Gesekan antara Petugas keamanan dan KMSB tak dapat dielakkan.

Kepala Dinas PUPR Sinjai, Ishak yang tiba di lokasi langsung menemui demonstran, ia menagku tak dapat bekerja terkait infrastuktur jalan yang rusak di Sinjai.
karena minim anggran dan berharap kepada pengajuan pinjaman Rp200 miliar kepada Pemerintah Pusat.

"Kami (PUPR) tidak bisa bekerja, pasalnya kami sangat minim anggaran dan hanya berharap pada pinjaman Pemkab yang diajukan ke pemerintah pusat. Jika hal tersebut tidak terealisasi (pinjaman Rp200 miliar) maka tahun ini minim perbaikan infrastruktur jalan di Sinjai," jelasnya.

Meski demikian, Ishak, mengaku PUPR sudah menganggarkan perbaikan-perbaikan jalan yang dikeluhkan warga, namun dana anggaran dialokasikan di pengajuan pinjaman Pemkab ke Pemerintah pusat.

"Kami sudah menganggarkan, namun dananya bersumber dari dana pengajuan pinjaman pemkab olehnya itu PUPR sangat berharap dana pengajuan pinjaman ke Pusat bisa terealisasi," ungkapnya.