Sebelum Dilantik, Jokowi - Ma'ruf Harus Lakukan Rekonsiliasi

JAKARTA - Pascapenetapan Joko Wododo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) terpilih dalam Pemilihan presiden (Pilpres) 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada sejumlah hal mendesak yang harus segera dilakukan oleh Paslon nomor urut 01 ini.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan hal pertama yang wajib dilakukan Jokowi-Ma'ruf Amin yaitu melakukan rekonsiliasi nasional. Menurutnya, saat ini harus diakui bahwa elite politik nasional terbelah, kalangan ulama juga terpecah, dan masyarakat terpolarisasi akibat perbedaan dukungan dan persaingan yang begitu tajam selama masa sebelum dan sesudah pemilu.

"Tak ada kata lain yang harus dilakukan Jokowi selain merangkul yang kalah untuk melakukan rekonsiliasi. Itu menjadi penting karena kita melihat rasa persatuan dan kesatuan itu mulai sedikit memudar. Nah dengan rekonsiliasi itu, kita bisa bersatu kembali, ini yang diharapkan," tutur Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Senin (1/7/2019).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menegaskan, rekonsiliasi menjadi pekerjaan rumah (PR) yang sangat penting karena tidak ada pembangunan yang bisa dilakukan kecuali dengan persatuan. "Jadi persatuan menjadi hal yang pokok dan penting pascapilpres ini yang harus dilakukan oleh Jokowi-Ma'ruf Amin," urainya.

Agenda kedua yang mendesak dilakukan yaitu Jokowi-Ma'ruf Amin harus bisa segera mewujudkan cita-cita melanjutkan program Nawacita 1 yang menjadi janji kampanye Paslon 01. Sebagai capres petahana (incumbent), Jokowi-Ma'ruf Amin dituntut untuk bisa segera melakukan realisasi janji-janji kampanye.

"Masyarakat kan tidak mau menunggu ketika dia sudah terpilih, siap-siap dilantik pada Oktober, karena dia seorang incumbent, ya masyarakat akan menagih janji-janji itu. Jadi harus dari sekarang mempersiapkan untuk merealisasikan program-program yang dikampanyekan," sambungnya.

Hal ketiga yang juga harus menjadi perhatian Jokowi-Ma'ruf Amin adalah bagaimana keduanya mampu membayar utang negara. Selama ini, kata Ujang, dari pemerintahan satu ke pemerintahan berikutnya, Indonesia hanya mampu untuk membayar bunga utang negara.

"Ini harus mulai dipikirkan karena selama ini utang bertambah, belum ada solusi dan pemerintah selalu mengatakan utang masih kecil," katanya.

Terkait dengan pembentukan kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Ujang menambahkan bahwa tidak banyak yang bisa diharapkan lebih dari kabinet baru Jokowi-Ma'ruf mendatang. Hal ini karena pembentukan kabinet disusun bersama dengan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Mereka pasti sudah ada deal di awal. PDIP mendapatkan berapa kursi, partai lain berapa, itu kemungkinan besar sudah deal di awal. Harapan masyarakat untuk mendapatkan kabinet yang banyak diisi profesional agak sulit. Isu pembentukan kabinet memang selalu muncul setiap tahun, tapi mungkin dari kalangan profesional yang masuk saya perkirakan tidak akan banyak karena koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin ini gemuk," paparnya.