Bupati Luwu Utara Minta Kepala Desa Kawal Program BSPS
A
A
A
LUWU UTARA - Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani, membuka sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Masyarakat Kurang Mampu, di Aula La Galigo, Senin kemarin. Pada kesempatan itu, ia berpesan kepada kepala desa untuk senantiasa mengawal program pemerintah.
Bupati Indah menyampaikan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan di desa, sehingga sudah sepatutnya untuk mengawal program pemerintah. Termasuk terkait BSPS, bila bantuan program itu tidak masuk, maka kepala desa bisa melakukan intervensi melalui dana desa.
"Seperti yang dilakukan di Desa Pararra, mengapa diberikan kembali sebab daerah ini telah melakukan program yang sama semenjak tiga tahun terakhir melalui intervensi APBD, kita akan upayakan ini terus berlanjut," kata Bupati Indah.
Disinggung soal target Pemkab Lutra, Bupati Indah menyampaikan pihaknya akan memilah dan memprioritaskan desa yang punya komitmen mengintervensi pula anggaran desanya. "Kalau APBD di kisaran Rp17 juta, pemerintah desa tidak perlu mengikuti jumlah tersebut, karena kita tahu anggaran di desa minim," jelasnya.
"Jadi silakan lihat secara langsung apa yang menjadi prioritas kebutuhan untuk masyarakat kita," sambung Bupati Indah.
Lebih jauh, Bupati Indah menyampaikan program BSPS masyarakat kurang mampu ini merupakan wujud kehadiran negara bagi masyarakat. Terlebih di Lutra, sebagai nakhoda pemerintahan, ia bertekad untuk memastikan tidak ada masyarakatnya yang kesusahan dan tidak mendapatkan bantuan.
"Menjadi tanggungjawab kita adalah memastikan kehadiran negara pada tiap denyut nadi masyarakat. Salah satunya jangan sampai ada warga Luwu Utara yang terlunta-lunta kehujanan, karena ketidakmampuan menghadirkan kebutuhan papan mereka," kata Indah.
"Tugas negara bagaimana memastikan setiap masyarakat terpenuhi sandang, pangan, dan papannya," pungkasnya.
Bupati Indah menyampaikan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan di desa, sehingga sudah sepatutnya untuk mengawal program pemerintah. Termasuk terkait BSPS, bila bantuan program itu tidak masuk, maka kepala desa bisa melakukan intervensi melalui dana desa.
"Seperti yang dilakukan di Desa Pararra, mengapa diberikan kembali sebab daerah ini telah melakukan program yang sama semenjak tiga tahun terakhir melalui intervensi APBD, kita akan upayakan ini terus berlanjut," kata Bupati Indah.
Disinggung soal target Pemkab Lutra, Bupati Indah menyampaikan pihaknya akan memilah dan memprioritaskan desa yang punya komitmen mengintervensi pula anggaran desanya. "Kalau APBD di kisaran Rp17 juta, pemerintah desa tidak perlu mengikuti jumlah tersebut, karena kita tahu anggaran di desa minim," jelasnya.
"Jadi silakan lihat secara langsung apa yang menjadi prioritas kebutuhan untuk masyarakat kita," sambung Bupati Indah.
Lebih jauh, Bupati Indah menyampaikan program BSPS masyarakat kurang mampu ini merupakan wujud kehadiran negara bagi masyarakat. Terlebih di Lutra, sebagai nakhoda pemerintahan, ia bertekad untuk memastikan tidak ada masyarakatnya yang kesusahan dan tidak mendapatkan bantuan.
"Menjadi tanggungjawab kita adalah memastikan kehadiran negara pada tiap denyut nadi masyarakat. Salah satunya jangan sampai ada warga Luwu Utara yang terlunta-lunta kehujanan, karena ketidakmampuan menghadirkan kebutuhan papan mereka," kata Indah.
"Tugas negara bagaimana memastikan setiap masyarakat terpenuhi sandang, pangan, dan papannya," pungkasnya.
(tyk)