TOPIK TERPOPULER

Ultimatum Kemendagri, Bupati Takalar Harus Kembalikan Jabatan Farida

Herni Amir
Ultimatum Kemendagri, Bupati Takalar Harus Kembalikan Jabatan Farida
Bupati Takalar, Syamsari Kitta ternyata telah diberi batas waktu 10 hari untuk mengembalikan jabatan Faridah sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar. Foto : Istimewa

TAKALAR - Bupati Takalar, Syamsari Kitta ternyata telah diberi batas waktu 10 hari untuk mengembalikan jabatan Faridah sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar.

Perintah pengembalian jabatan itu dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif.



Dalam surat itu, Syamsari Kitta disebut telah melanggar pasal 83 A Undang-undang No 24 tahun 2013 dan Peraturan Mendagri No 76 Tahun 2015.

Bedasarkan penelusuran SINDOnews, di dalam surat Kemendagri tersebut juga terdapat batas waktu pengembalian jabatan yakni tertanggal 23 Agustus 2019 lalu, atau 10 hari dari tanggal diterimanya surat, namun hingga kini surat itu tidak digubris Bupati Takalar.

Syamsari diketahui tetap mempertahankan Wahab Muji sebagai Kadiscapil Pemkab Takalar. Sikap inilah yang diduga membuat Kemendagri naik pitam sehingga menonaktifkan pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Takalar mulai Selasa (27/8/2019) hari ini.



Kadis Capil Pemkab Takalar, Wahab Muji yang dikonfirmasi enggan membeberkan jika penonaktifan layanan kependudukan ini disebabkan karena mutasi kadiscapil beberapa waktu lalu.

"Saya tidak disurati Kemendagri. Kayaknya begitu (mutasi_red), yang tahu pasti itu BKD," tukasnya.



(sss)

preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!