Keberadaan Dewan Pengawas Dikhawatirkan Perlambat Kinerja KPK

JAKARTA - Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Lalola Easter, mengkhawatirkan keberadaan dewan pengawas akan memperlambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewan pengawas lembaga anti-rasuah merupakan salah satu produk revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan menjadi UU.

Menurut Lalola, Dewan Pengawas KPK nantinya memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan penyadapan untuk dilakukan dan mengizinkan penyitaan atau tidak melakukan penyitaan. Sehingga kata dia, upaya-upaya paksa hukum itu di internal KPK harus melalui mekanisme Dewan Pengawas.

"Itu kalau kita bicara soal efektifitas kerja misalnya, itu justru akan memperlambat," kata Lalola di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

"Ditambah lagi dengan mekanisme dewan pengawas sendiri yang memang masih bermasalah. Ini kalo tidak salah di draf akhir ditunjuk langsung oleh presiden," sambungnya.

Dengan demikian, Lalola menganggap, posisi Dewan Pengawas KPK yang awalnya berfungsi untuk meminimalisir konflik kepentingan justru tidak terlihat. Sejak awal, Lalola mengatakan, poin dewan pengawas menjadi titik krusial yang menjadi sorotan masyarakat.

Perempuan yang akrab disapa Lola ini mengaku enggan berspekulasi, bahwa posisi Dewan Pengawas seperti Pimpinan KPK, lantaran draf akhir belum dapat diketahui bersama. Sehingga, meski sudah disahkan, Dewan Pengawas belum tampak komposisi dan tugasnya.

"Jadi kita harus cek kembali bagaimana rumusan pasalnya dalilnya dalam UU tersebut yang bisa dijadikan materi dalam pengujian UU," pungkasnya.