Mahasiswa Minta Pemerintah Sinjai Tolak BPJS Kesehatan

SINJAI - Rencana pemerintah manaikkan iuran BPJS Kesehatan terus menuai penolakan. Terbaru, penolakan itu datang dari kelompok Gerakan Mahasiswa Bersatu (Germab) di Kabupaten Sinjai.

Penolakan Germab dilakukan dengan aksi unjuk rasa di kantor BPJS Kabupaten Sinjai, jalan Sultan Hasanudin, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Kamis (19/9/2019).

Kordinator aksi, Zulfikar meminta pemerintah membatalkan rencanakenaikan iuran BPJS Kesehatan mandiri. Menurut dia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan membebani masyarakat.

"Pemerintah seharusnya tidak serta merta menaikkan premi BPJS Kesehatan sebelum melihat kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat ikut membayar iuran BPJS kesehatan bukan milik pemerintah," kata Fikar, sapaan Zulfikar.

Germab kata Fikar, juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan mandiri. Sembari meminta pelayanan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS direvisi.

"Kami tekankan untuk pemerintah, agar menolak iuran atau premi BPJS Kesehatan, terlebih janji politik Pilkada lalu A Seto-A Kartini, akan memberlakukan Jamkesda plus, namun sampai saat ini realisasinya masih nihil. Dan kami berharap pemerintah Sinjai menolak BPJS di Sinjai," teriaknya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sinjai, Ahmad Saleh Abdullah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari Germab.

"Kami tidak menutup mata dalam menerima aspirasi tersebut, saat ini (kenaikan iuran) masih berstatus sebagai wacana, belum ditetapkan oleh pemerintah, dan yang menetapkan aturan tersebut adalah pemerintah. Kami hanya melaksanakan regulasi dan aturan yang ada," ungkapnya dihadapan pendemo.

Selain di depan Kantor BPJS, Germab juga akan menggelar aksi protes yang sama di kantor Bupati dan DPRD Sinjai.