Jokowi Ungkap Kendala Pembangunan Hunian Tetap Korban Gempa Palu

PALU - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kendala pembangunan hunian tetap untuk korban gempa di Kota Palu, Sulteng, terletak pada pembebasan lahan. Namun, persoalan itu diklaimnya segera rampung. Hal itu dibeberkannya di sela peninjauan proyek penyediaan hunian tetap untuk korban Gempa Palu.

"Ya ini setelah lebih dari setahun memang progresnya agak lambat karena masalah yang berkaitan dengan lahan, pembebasan lahan, terutama untuk relokasi hunian tetap. Tapi kalau yang bangun individu, ini sebagian sudah berjalan. Tapi tadi saya pastikan dari Pak Gubernur, Bupati yang ada, saya telepon Menteri (Agraria dan Tata Ruang), alhamdulillah urusan lahan sudah rampung," kata Jokowi melalui siaran persnya, Selasa (29/10/2019).

Menurut Jokowi, setelah masalah lahan selesai, hal berikutnya yang sedang dikerjakan adalah proses lelang. Setelah proyek hunian tetap Duyu ini selesai, proyek serupa di Kabupaten Sigi juga akan dilelangkan, sebelum masuk ke tahapan konstruksi.

"Memang ini bukan pekerjaan kecil, ada 11.000 hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini baru yang sudah siap dikerjakan untuk 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu," paparnya.

Jokowi berharap proses konstruksi bisa segera dimulai di awal tahun. Pengerjaan konstruksi hunian tetap Duyu akan dilakukan secara pararel dengan proyek di Sigi pada Januari 2020. "Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun bisa diselesaikan semuanya," imbuhnya.

Selain rekonstruksi rumah warga, pemerintah juga akan memperbaiki fasilitas-fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan. Jokowi mengatakan perbaikan akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai karena anggaran untuk rehabilitasinya sudah siap.

"Tetapi juga ini butuh waktu. Ini masih dalam proses lelang dan segera dikerjakan sudah selesai," ujarnya.

Adapun untuk perbaikan di sektor pertanian, Jokowi mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pengerjaan irigasi. Dimana irigasi tersebut untuk mengairi lahan pertanian seluas 1.700 hektare dari total kebutuhan 7.000 hektare akan dikerjakan tahun ini.

"Ini juga akhir tahun depan selesai 1.700, kemudian 2021 akan diselesaikan semuanya untuk yang 7.000 hektare," katanya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dalam peninjauan ini antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Juliari Batubara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Wali Kota Palu Hidayat.