Mal Pelayanan Publik Diproyeksikan Jadi Ikon Baru Sulsel

MAKASSAR - Pemprov Sulsel tengah mendorong pendirian mal pelayanan publik (MPP) yang rencananya bakal direalisasikan 2020 mendatang. MPP tingkat provinsi ini diproyeksikan menjadi ikon baru di Sulsel.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Sulsel, AM Yamin, mengatakan pembangunan MPP menjadi sebuah rangkaian dari reformasi birokrasi. Tujuannya mendekatkan pelayanan kepada publik.

“Bapak gubernur merencakan membangun MPP sebagai sebuah rangkaian dari reformasi birokrasi bagaiman meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedua untuk memudahkan berusaha," ujar Yamin.

Dikatakan, pendirian MPP ini akan melibatkan banyak pelayanan administrasi publik dari berbagai instansi. Tidak hanya pelayanan yang ada di Pemprov Sulsel sendiri, namun juga dari kementerian dan lembaga, serta dari Pemkot Makassar.

“Nanti di samping pelayanan PTSP Sulsel sendiri, akan terlibat dengan instansi vertifkal, misalnya imigrasi, BPN, bea cukai, kepolisian. Termasuk pelayanan yang ada di pemkot, semisal dukcapil sebagainya. Jadi ke depan itu satu tempat untuk semua," imbuh dia.

Yamin menuturkan MPP ini dibangun atas dasar tagline Sulsel bersih melayani. Dimana diharapkan segala pelayanan di MPP itu nantinya diharapkan tanpa ada pungutan yang bisa merugikan masyarakat.

“Kita ingin menciptakan ikon Provinsi Sulsel jadi baromoter dalam pelayanan publik dengan tagline bersih dan melayani," tandasnya.

Rencana tindak lanjut atas pembangunan MPP masih akan dibicarakan, bahkan melibatkan dinas lain. Termasuk menyusun kebutuhan yang dibutuhkan dan anggaran yang bakal digelontorkan nantinya.

“Inikan baru pemaparan awal ke bapak gubenrur. Kita masih akan bicarakan bagaimana modelnya, termasuk anggarannya. Tapi target operasi tahun 2020," ujar Yamin.

Diketahui, pendirian MPP direncanakan di eks gedung Convention Hall Dinas Perdagangan Sulsel yang terletak di Jalan Metro Tanjung Makassar. Rencananya, ada banyak ratusan perizinan yang bisa dilayani dalam MPP yang tersebar dan memanfaatkan tiga lantai gedung.

“Intinya kita ingin Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nanti akan ada ratusan izin yang bisa dilayani. Kita saja di PTSP Sulsel sudah 300-an izin, belum instansi verfikal segala macam semua. Berarti lebih banyak nanti," pungkas Yamin.

Selama memimpin Sulsel, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengaku akan terus mendekatkan pelayanan dan mempermudah segala bentuk pengurusan perizinan kepada publik. Makanya, MPP juga didorong bisa dihadirkan di seluruh daerah di Sulsel.

"Saya minta daerah-daerah di Sulsel bikin mal pelayanan. Jadi satu kali ke mal itu, semua urusan administrasi sudah selesai. Nggak perlu lagi urus KTP di sini, urus KK disitu. Nggak perlu lagi. Saya kira eranya sekarang adalah pemerintah melayani," jelas Nurdin.