Disaingi KPU dan Parpol, Bawaslu Sulsel Akui Sulit Cari Adhoc Berintegritas

Kamis, 21 November 2019 - 23:35 WIB
Disaingi KPU dan Parpol, Bawaslu Sulsel Akui Sulit Cari Adhoc Berintegritas
Bawaslu Sulsel mengungkap kendala merekrut badan ad hoc berkualitas karena harus bersaing dengan KPU dan parpol. Foto: SINDOnews/Muhaimin
A A A
MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mengakui sulit untuk mencari pengawas pemilu atau badan adhoc yang benar-benar berintegritas. Pernyataan itu muncul dalam diskusi Bawaslu Sulsel yang bertemakan 'Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu 2029 dan Menyongsong Pilkada 2020' yang digelar di Kota Makassar, Kamis (21/11/2019).

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, mengungkapkan salah satu kendala pihaknya merekrut badan adhoc yang berkualitas lantaran mereka harus bersaing dengan KPU dan partai politik (parpol). Dimana kedua lembaga ini juga merekrut orang yang tugasnya hampir sama.

"Saat kita rekrut adhoc, di KPU juga kan merekrut adhoc juga pada waktu yang sama. Selain itu, parpol-parpol juga disaat bersamaan merekrut tenaga saksi yang tugasnya juga tidak jauh berbeda," ungkapnya.

Saiful mengatakan atas alasan tersebut pihaknya sulit mencari adhoc yang berkualitas. Apalagi kebutuhan parpol lebih banyak untuk petugas saksi lantaran jumlah mereka yang juga lebih banyak. “Dulu kita rasakan. Parpol yang juga merekrut, dikali berapa parpol, sampai ke tingkat TPS. Sementara kami merekrut pengawas TPS, KPPU juga merekrut KPPS,” lanjutnya.

Saiful menjelaskan kesulitan lain dalam merekrut badan adhoc biasanya terkendala aturan persyaratan yang ditetapkan Bawaslu RI. Menurutnya, ada sejumlah syarat yang dianggap memberatkan bagi calon yang mendaftar.

Diantaranya yakni pendaftar minimal berusia 25 tahun, tidak pernah dua kali menjadi petugas penyelenggara pemilu, dan non partisan. Lalu ada syarat menyertakan keterangan bebas narkoba. “Keterangan bebas narkoba ini biayanya mahal. Apalagi syarat non partisan, kami cukup kesulitan. Inilah plus minus yang terjadi,” ujarnya.

Kata Saiful, sulitnya merekrut pengawas badan adhoc menjadi catatan Bawaslu Sulsel di bidang sumber daya manusia, dalam evaluasi pengawasan Pemilu 2019 lalu. Catatan ini kemudian menjadi perhatian jelang Pilkada 2020 di 12 kabupaten/kota mendatang.

“Mudah-mudahan itu bisa kita benahi. Kita bisa mendapatkan petugas yang bisa menjalankan tugas lebih baik, dan terjaga integritasnya,” harapnya.

Komisioner Bawaslu Sulsel lainnya, Adnan Jamal, menambahkan bahwa perekrutan badan adhoc kedepan tak hanya memperhatikan kedisiplinan petugas. "Bukan hanya aspek integritas di sana, tapi juga pengetahuan. Oleh karena itu, kita di pimpinan akan selektif melakukan perekrutan," tutupnya.
(tyk)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.5860 seconds (0.1#10.140)