Instruksi Pusat, Legislatif Demokrat Harus Jadi Kepala Daerah

MAKASSAR - Anggota dewan Partai Demokrat di Sulsel diharap tak cepat puas. Mereka diminta untuk menyiapkan diri sebagai kepala daerah di masa yang akan datang. Instruksi itu disampaikan oleh Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Jenderal (Purn) TNI Pramono Edhie Wibowo.

Dia menekankan kepada seluruh wakil rakyat partai ini dalam agenda "Orientasi Anggota Legislatif Fraksi Partai Demokrat se-Sulsel" di Hotel Claro, kemarin.

"Untuk para kader yang ada di legislatif, anda tidak harus puas jadi legislatif. Anda harus jadi kepala daerah di kemudian hari. Saya tuntut Anda sekarang," seru Edhie di hadapan kader Partai Demokrat Sulsel.

Edhie tak ingin partai ini memilih orang lain untuk diusung di Pilkada. Padahal ada kader internal yang cukup potensial. "Kita mencari nama lain untuk dijadikan kepala daerah. Pas jadi kepala daerah, malah loncat ke partai lain," ujarnya.

Olehnya itu, Edhie meminta agar para wakil rakyat di parlemen seluruh Sulsel untuk menyiapkan dirinya sebagai kepala daerah di masa depan. Jika tak punya nyali, kader diminta mundur saja sebagai kader.

"Mulanga masuk jadi anggota biasa, kemudian legislatif. Jika terpilih, maka pelajari baik-baik. Kemudian persiapkan jadi kepala daerah. Kalau tidak siap jadi kepala daerah di kemudian hari, keluar saja dari Demokrat. Saya cari lain," tegasnya.

Namun demikian, Panglima Kostrad 2009 ini meminta agar kader juga membaca peta dan situasi politik di daerahnya jika ingin maju. Jangan juga bertarung tanpa ada persiapan matang.

"Kalau ada kader sendiri silakan. Kursinya cukup gak? Kalau sendiri (tanpa koalisi) jangan juga merasa kuat, bagaimana kalau dikeroyok? (partai lain)," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah menambahkan, agenda ini bertujuan untuk konsolidasi internal bagi seluruh anggota dewan se-Sulsel. Baik itu di kabupaten/kota, maupun di provinsi.

"DPRD adalah etalase terdepan partai politik. Jika bikin salah di DPRD sana, maka anda akan mendegradasi citra Partai Demokrat. Makanya jangan main-main di sana (DPRD)," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menegaskan bahwa agenda konsolidasi ini bersifat wajib. Sehingga bagi kader dari legislatif yang tak hadir, maka langsung diberi ultimatum.