Tahun Ini, Disperkim Makassar Siap Benahi 74 Rumah Tak Layak Huni

MAKASSAR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar menargetkan mampu membenahi 74 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun ini. Anggaran pembenahan bersumber dari Pemerintah Pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Amiruddin Made, mengatakan puluhan unit rumah yang akan dibenahi tersebar di dua lokasi. Masing-masing di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso.

"Khusus DAK itu kita dapat Rp1,2 miliar untuk pembenahan 74 unit RTLH. Jadi masing-masing kelurahan ada 37 unit rumah yang akan kita benahi," kata Amiruddin Made di Makassar.

Meski telah menetapkan dua kelurahan sebagai lokasi pembenahan, Disperkim Makassar masih harus melakukan verifikasi faktual untuk menentukan masyarakat yang berhak dan bersyarat mendapat bantuan.

"Belum ditentukan siapa yang dapat, masih mau diverifikasi dulu persyaratannya. Jadi, jumlahnya sudah ada, tapi by name by address belum," jelas dia.

Amiruddin menerangkan ada beberapa persyaratan untuk bisa mendapatkan bantuan pembenahan RTLH. Di antaranya yakni legalitas alas hak, wajib memiliki KTP Makassar, dan tidak pernah menerima bantuan sebelumnya dengan jenis yang sama.

Tidak hanya itu, penerima bantuan juga diharapkan mampu berswadaya sebab dana yang diberikan Pemkot Makassar hanya sebagai stimulan sebagai peningkatan kualitas pemukiman. "Ada banyak persyaratannya, cuma yang paling penting itu legalitas lahan, karena biar bersyarat kalau lahannya bukan dia punya tidak bisa juga kita kasih," sebut dia.

Dia menyebutkan pembenahan RTLH tidak hanya bersumber dari DAK, tetapi juga dari APBD dan APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hanya saja, khusus APBN, dia mengaku belum mendapat informasi dari pusat berapa unit rumah yang akan dibenahi tahun ini.

Sedangkan peningkatan kualitas RTLH yang dianggarkan melalui APBD hanya sekitar kurang lebih 10 unit dengan nilai kisaran ratusan juta rupiah. "APBD dan APBN ada juga tapi model pembenahannya beda, kalau yang DAK inikan kita fokusnya atap, dinding dan lantai. Jadi, kalau atapnya yang bocor itu yang kita benahi tidak merombak rumah secara keseluruhan," jelas Made.

Dia berharap bantuan peningkatan kualitas RTLH tahun ini lebih banyak mengingat di 2019 lalu ada sekitar 1.300 unit RTLH yang dibenahi melalui sumber dana World Bank dan APBN murni. Ribuan unit rumah ini tersebar disejumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Makassar.

"Insya Allah Maret atau April kita sudah bisa tahu berapa rumah yang akan dibenahi pusat di Makassar, karena pusat yang langsung tentukan lokasinya kita hanya mendampingi saja," ungkapnya.