Izin Dipermudah Investasi Mengalir, Sulsel Optimistis Hadapi 2020

MAKASSAR - Indonesia dan Sulsel ikut terkena dampak dari tertekannya ekonomi global. Namun di tengah kondisi tidak menentu itu, Sulsel optimistis bangkit di tahun 2020 berkat kemudahan layanan investasi.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, realisasi investasi di Sulsel mencapai 1.030 proyek pada tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan akumulasi jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) tahun 2018 yakni 908 proyek dan 689 proyek di 2017.

Namun demikian mengalami penurunan berdasarkan nilai investasi yakni Rp10,2 trilun di 2019 dari Rp11,54 triliun tahun 2018 dan Rp11,48 triliun di 2017. Sebaliknya PMA dan PMDN dari sisi lapangan kerja baik pekerja kategori TKI maupun TKA naik pada 2018 dan kembali turun pada 2019. Lihat grafis.

Kepala Dinas DPMPTSP Sulsel, AM Yamin, mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan untuk mendorong terciptanya iklim investasi. Sulsel di bawah pemerintah Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dinilai makin ramah investasi.

Yamin menyebut, Pemprov Sulsel bersama DPRD Sulsel sedang menggenjot peraturan daerah (Perda) terkait kemudahan investasi. “Dengan perda nanti itu kita harap terjadi sinergi. Dulu misalnya kami banyak bergerak sendiri, ke depan kita harap bahwa kabupaten bergerak dan OPD lain ikut bergerak," katanya di Makassar, kemarin.

Yamin mengemukakan, kemudahan perizinan di Sulsel sebenarnya diterapkan sejak dulu. Dalam dua tahun terakhir disebut terus meningkat dengan meraih predikat sebagai percontohan atau tolok ukur nasional sebagai provinsi dengan kemudahan investasi.

“Kemudahan investasi kita sudah cukup bagus dan kita sudah jadi rujukan nasional mulai dari Aceh sampai Papua, kita terima orang benchmark (tolok ukur) untuk perizinan," ujarnya saat ditemui di kantor DPM-PTSP Sulsel, Jalan Bougenville, Makassar.

Meski demikian, Yamin mengatakan DPM-PTSP tidak berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Pihaknya terus memperbaiki bagian yang masih dianggap kurang, salah satunya adalah terkait regulasi pelayanan. “Makanya ke depan kita coba regulasi terkait pelayanan bukan hanya perizinan tapi pelayanan, dengan regulasi ini akan mengikat kita (stakeholder) menuju satu titik yang sama," jelasnya.

Selain itu, untuk memberikan kemudahan perizinan kepada para investor, DPM-PTSP kini memiliki sistem perizinan berbasis daring yakni online single submission (OSS) dan sistem informasi manajemen administrasi perizinan (Simap) online. “Aplikasi perizinan online sudah, Simap ini nanti kita integrasikan dengan OSS jadi semua secara online," katanya.

Yamin juga memuji Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebagai sosok yang investmen friendly. Dia berharap sambutan hangat Nurdin Abdullah terhadap para investor dari luar negeri semakin meningkatkan penanaman modal asing masuk ke Sulsel.

“Pak Gubernur memang seorang sosok yang investmen friendly, jadi beliau di mana-mana bicara mengenai investasi dan perizinan. Dan sudah beberapa kali beliau menerima rombongan investor dari luar dan kekihatan memang sudah ada tanda-tanda lebih baik dari sebelum-sebelumnya," ujar dia.

Meski demikian, Yamin menilai tren investasi yang masuk ke Sulsel selama tiga tahun terakhir cenderung turun dari segi nilai. Namun demikian meningkat dari segi jumlah proyek. Namun menurut Yamin, tren tersebut tidak hanya terjadi di Sulsel saja tapi secara nasional. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian perekonomian global di tahun 2019.

"Kecenderungan tiga tahun terakhir memang ada sedikit penurunan, tapi secara nasional juga seperti itu karena itu pengaruh dari global, jadi untuk itu di dalam tahuh 2020 ini kita melakukan perbaikan-perbaikan," jelasnya.

Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar Muammar Muhayang, mengatakan tren dunia usaha pada tahun 2019 lalu memang cenderung stagnan. Bahkan kondisi pada tahun 2017 dan 2018 dinilai lebih baik dibandingkan tahun 2019.

Muammar menilai hal tersebut terjadi karena adanya pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 lalu yang ikut memengaruhi minat investor. "Tahun 2019 kecenderungan usaha relatif stagnan, belum terlalu bagus itu karena pengaruh pilpres. Kalau menurut kacamata kami dari Apindo, relatif lebih baik 2017 dan 2018 dibanding 2019 pengaruhnya karena ada politik jadi investor wait and see," kata dia.

Faktor itu pula, kata Muammar, yang memengaruhi para investor asing sehingga tren penanaman modal asing (PMA) memiliki proyek investasi yang cenderung lebih rendah daripada proyek investor dalam negeri. Namun pada saat yang bersamaan, investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Sulsel cenderung meningkat.

"Artinya investasi asing masih wait and see melihat situasi perekonomian Sulsel, tapi saya optimis di 2020 akan banyak realisasi dari investasi asing," katanya.

Meski demikian, Muammar menilai peran pemerintah provinsi Sulsel dalam mendukung dunia usaha sangat baik. Apalagi, kata dia, dibawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang berkomitmen memberikan kemudahan perizinan kepada para pelaku usaha.

"Kalau peran dari pemerintah khususnya pemprov sulsel, saya lihat sudah mulai ada komitmen dari Pak Gubernur untuk memberikan kemudahan kepada dunia usaha dan industri, perizinan sudah mulai disederhanakan dan itu membantu dan memberi sinyal bahwa industri akan lebih mudah masuk di Sulsel," katanya.

Muammar berharap, regulasi atau peraturan untuk penyederhanaan investasi di Sulsel yang digenjot sejak tahun 2019 lalu sudah mulai dapat diimplementasikan tahun 2020 ini. "Pengaruh (kemudahan izin) luar biasa karena bisa menghemat waktu dan bisa mempercepat keputusan kita dalam mengambil keputusan bisnis," pungkas dia.

Pengamat Ekonomi Unhas, Anas Anwar mengatakan untuk mendorong investasi masuk ke Sulsel diperlukan dua hal, yakni regulasi yang berpihak kepada investor dan sistem permodalan dari perbankan yang tidak membebani, artinya tidak memberikan bunga tinggi.

Dia menilai sepanjang tahun 2019, terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh para investor, utamanya adalah tahun politik dan kondisi perekonomian global yang tidak stabil.

Selain itu, Anas juga mengomentari proyek investasi dari dalam negeri yang cenderung lebih banyak jumlahnya tapi dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan proyek investasi PMA yang lebih sedikit tapi lebih tinggi nilainya. “Kalau mau bagus dua-duanya kita dorong, karena kita butuh yang besar juga bukan hanya jumlah, bagus kalau jumlah dan nilai proyek besar," katanya.