Bertemu Ketua DPD RI, Wali Kota Palopo Titip 6 Aspirasi

PALOPO - Wali Kota Palopo, Judas Amir, menerima kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama rombongan, di rumah jabatan wali kota, Rabu (12/2/2020) siang.

Dalam pertemuan tersebut, Judas menyampaikan enam aspirasi yang diharapkan menjadi perhatian khusus oleh DPD RI. Enam aspirasi itu kata Judas, sangat penting dan diharapkan bisa terealisasi tahun ini.

Pertama kata Wali Kota Palopo yakni soal perubahan status Universitas Andi Djemma menjadi perguruan tinggi negeri.

"Pernah saya serahkan langsung berkas Universitas Andi Djemma ini ke Kemendagri tahun 2016. Saat itu kami sudah dijanji, namun sampai kini belum berhasil," ujarnya.

Kedua, Judas berharap adanya dukungan Ketua DPD RI untuk perubahan status IAIN Palopo menjadi Universitas Islam Negeri.

"Kami menyadari sektor pendidikan dan pengembangannya menjadi pendukung penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu, kami berharap penegerian Unanda atau Universitas Andi Djemma dan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri bisa segera terwujud, pula berkat bantuan Ketua DPD," harap Judas.

Ketiga, soal revitalisasi kawasan Islamic Centre di Kelurahan Takkala, serta pengembangan technopark di Kelurahan Salubattang yang akan menjadi pusat riset komoditas sagu.

Kemudian terkait revitalisasi gedung kesenian Palopo untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif. Khusus pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis usaha kecil dan usaha menengah (UMKM), Judas berharap agar ada pendampingan secara menyeluruh dan terukur.

Menurut Wali Kota Palopo dua periode itu, dirinya sering menghadiri tatap muka dengan sejumlah pejabat termasuk dari kalangan politisi dan pula banyak diberikan bantuan pelatihan bagi pelaku UMKM.

"Dulu selalu ada pelatihan ke daerah. Tapi implementasi hasil dari pelatihan itu belum tersentuh dengan baik sehingga ekonomi kreatif belum maksimal karena belum ditunjang peralatan dan bantuan pemasaran kepada mereka," jelasnya.

Dia mencontohkan, CPO asal Luwu Utara dan Luwu Timur justru dibawa ke Pulau Jawa kemudian hasilnya dibawa lagi ke Luwu Raya.

"Kami di Palopo betul-betul mengharapkan dan mendorong warga Palopo tidak ada yang tidak punya kerja, olehnya itu kami mendorong program siapa mau kerja apa," lanjutnya.

Terakhir disampaikan Wali Kota Palopo terkait pelestarian hutan lindung kawasan Battang dan Battang Barat. Wali Kota Palopo merasa khawatir akan sekelompok oknum yang ingin mengelola kawasan hutan lindung di Palopo sebagai kawasan wisata.

"Palopo ke depan kami ragu karena hutan lindung di atas selalu saja ada oknum dari kehutanan provinsi yang bekerja sama dengan kelompok tani tertentu ingin membuka dan mengelola lahan hutan lindung," katanya.

"Saya pernah dilaporkan ke Ombudsman dan Ombudsman datang. Saya sampaikan prinsip saya ke Ombudsman, lebih baik berhenti jadi Wali Kota dari pada mengizinkan pengelolaan hutan lindung yang akan merugikan masyarakat," tambahnya.

Palopo sebelumnya kata dia langganan banjir, namun lima tahun terakhir ada perubahan. Pemkot Palopo berharap ada bantuan dari kementerian agar jangan sampai oknum yang dimaksud menganggu hutan lindung.