DPRD Wajo Dinilai Belum Maksimal Mengawasi Program Keluarga Harapan

WAJO - Ketua DPD Nasdem Kabupaten Wajo, Andi Gusti Makkarodda menilai pengawasan DPRD terhadap program keluarga harapan (PKH) masih rendah. Kondisi itu berpotensi membuat penyalurannya tidak tepat sasaran.

Menurut Andi Gusti, anggota DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan, seharusnya lebih intens turun ke lapangan dalam mengawasi kinerja Dinas Sosial (Dinsos), para camat, kades dan lurah dalam menyiapkan basis data terpadu.

Menurutnya, bantuan PKH yang tidak tepat sasaran bukan kesalahan pendamping PKH. Sebab tugas pendamping PKH hanya menyalurkan bantuan berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) atas usulan Dinsos melalui basis data terpadu.

"Tugas pendamping PKH hanya menyalurkan bantuan sesuai dengan daftar penerima bantuan PKH yang dikirim oleh Kemensos. Terkait tidak tepat sasarannya siapa penerima bantuan PKH, maka keliru jika PKH yang ditegur, tetapi semestinya yang ditegur tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) beserta camatnya," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (12/2/2020).

Selama ini, lanjut Andi Gusti, forum desa atau kelurahan tidak pernah dijalankan dengan baik oleh para kades dan lurah. Selain itu juga, kurangnya intervensi camat secara positif ke lapisan bawah membuat pendataan tidak berjalan sesuai proses dan mekanisme yang semestinya.

"Masalah utamanya adalah anggota DPRD tidak mampu melakukan pengawasan terhadap para camat, kades, lurah. Supaya forum desa berjalan, sesekali komisi IV memanggil para camat, kades, lurah untuk mempertanyakan, apakah forum desa berjalan atau tidak. Jika berani melakukan pengawasan alangkah bagusnya jika semuanya dihadirkan" pungkas Andi Gusti.