DPRD Wajo Sebut Banyak Bantuan PKH Dipolitisasi Pendamping

WAJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo mengaku, jika banyak bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dipolitisasi para pendamping.

Ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Wajo, Junaedi Muhammad, sebagai respon tudingan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai NasDem Wajo, Andi Gusti Makkarooda, atas lemahnya pengawasan yang dilakukan anggota DPRD terkait dengan bantuan dari pusat tersebut.

Ia menjelaskan, indikasi adanya bantuan PKH yang dipolitisasi oleh oknum pendamping PKH di Wajo memamg benar adanya.

Bantuan PKH yang tidak tepat sasaran lanjutnya, terjadi akibat adanya tekanan dan intervensi yang dilakukan oknum pendamping PKH kepihak penerima manfaat.

Bahkan sejumlah bantuan tidak tersalurkan kepada penerima adanya sistem politisasi yang dilakukan oknum pihak pendamping.

"Bantuan PKH sudah dipolitisasi oleh oknum pendamping PKH saat Pilkada dan Pilpres kemarin. Penerima manfaat yang ketahuan tidak sejalan dengan pendamping," katanya.

Ia menjelaskan, para penerima manfaat namanya akan dicoret sebagai penerima bantuan.

"Padahal pendamping tidak mempunyai kewenangan untuk gonta ganti siapa yang berhak menerima bantuan," jelasnya, Rabu (12/2/20).

Ia juga membantah tudingan yang di berikan atas lemahnya pengawasan anggota DPRD Wajo dalam mengawasi penyaluran bantuan PKH. Menurutnya selama ini anggota DPRD Kabupaten Wajo telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

"Setiap kami temu konstituen, kami selalu tanyakan soal bantuan PKH. Terkait adanya indikasi bantuan yang dipolitisasi itukan hasil temuan kita sewaktu di lapangan yang kita tindak lanjuti sampai saat ini," ungkapnya.

"Temuan tersebut terkait adanya oknum pendamping yang mempolitisasi banntuan PKH juga sudah kita laporkan ke Kemensos," jelas Ketua Bapemperda DPRD Wajo ini.

(ADV)