Berpolemik, JMS Tuding NH Rekayasa Rekomendasi Golkar

BULUKUMBA - Surat tugas Partai Golkar yang diberikan kepada Andi Hamzah Pangki sebagai bakal calon Bupati Bulukumba pada Pilkada nanti, terus menuai polemik.

Bahkan Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jamaluddin M Syamsir (JMS), yang juga bakal maju di Pilkada Bulukumba menuding surat tugas tersebut direkayasa oleh Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid (NH).

"Itu surat tugas sifatnya sementara, surat itu harusnya diberikan ke saya tapi NH merubah saat last minutes," kata JMS yang juga bakal calon bupati Bulukumba ini.

Perubahan surat tugas itu lanjut JMS, dengan asumsi pertimbangan Golkar Sulsel akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada akhir Maret. NH butuh suara Golkar dari Bulukumba.

"Tapi saya dijamin Ketum Golkar (Airlangga Hartarto), saya ditetapkan dalam rapat pemenangan pemilu, AHP (Andi Hamzah Pangki) dapat suratnya, okelah sekarang satu sama," tambahnya.

Sebelumnya, penyerahan Surat tugas Golkar ke Andi Hamzah Pangki dilakukan di acara tasyakuran dan deklarasi Pilkada 2020 di CCC, Minggu, (08/03/2020) lalu.

Juru bicara DPD I Partai Golkar Sulsel Muhammad Risman Pasigai angkat bicara perihal tudingan anggota Bappilu DPP Golkar, JMS yang dialamatkan kepada Nurdin Halid.

"Tidak ada sama sekali hubungannya urusan Pilkada dengan rencana pelaksanaan musda sebagaimana pernyataan JMS ke media," tegas Risman, Selasa, (11/03/2020).

Tidak hanya itu, ia melanjutkan, pernyataan JSM seakan-akan merendahkan harkat dan martabat Airlangga Hartarto sebagai Ketum DPP Partai Golkar bahwa rekomendasi itu bisa diatur oleh NH.

"Jangan karena hanya persoalan tidak direkom oleh DPP kemudian JMS menuding Pak NH yang merekayasa," ungkapnya.