Partai Golkar dan PAN Beri Sinyal Koalisi di Pilkada Bulukumba

BULUKUMBA - Partai Golkar dan PAN memberi sinyal bakal berkoalisi, untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bulukumba.

Bermula dari pertemuan beberapa waktu lalu, melalui komunikasi politik kedua elite partai itu, PAN disinyalir akan menyerahkan 'surat sakti' miliknya kepada Ketua Golkar Bulukumba, Andi Hamzah Pangki.

"Sempat ada pembicaraan sampai ke sana (koalisi), tapi lagi-lagi, semuanya masih dinamis," beber Ketua PAN Bulukumba, Andi Zulkarnain Pangki.

Meski Andi Zulkarnain Pangki digadang-gadang juga akan turut memeriahkan kontestasi politik tahun 2020. Namun sepertinya, ia lebih rela bila partai yang dipimpinnya di Butta Panrita Lopi ini berkoalisi dengan Golkar dan mengusung Andi Hamzah Pangki.

Diketahui, Golkar dan PAN memiliki empat kursi di DPRD Bulukumba. Dengan begitu, syarat untuk mengusung Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) mengikuti kontestasi Pilkada 2020 sudah terpenuhi.

"Kita realistis, kalau kemudian ada peluang koalisi dengan Golkar ya kenapa tidak. Apalagi syarat pengusungan calon bisa langsung terpenuhi," kata Zulkarnain Pangki.

Hal senada disampaikan Hamzah Pangki, menurutnya peluang koalisi ke beberapa partai tidak ada yang mustahil.

"Tentunya dengan beberapa pertimbangan, salah satunya soal visi membangun tanah kelahiran kita Bulukumba," papar Legislator Golkar itu.

Sebelumnya, dua paket kandidat sudah menguak di permukaan, diantaranya Askar HL-Arum Spink yang diusung oleh PPP. Meski belum mengantongi rekomendasi resmi, Pipink yang merupakan kader NasDem telah mendapat restu dari Ketua DPW NasDem Sulsel, Rusdi Masse untuk mendampingi Ketua PPP Bulukumba itu.

PPP sendiri mempunyai enam kursi, sementara NasDem dengan lima kursi di DPRD Bulukumba. Bila keduanya dinyatakan resmi berkoalisi, maka syarat pengusungan calon kandidat Pilkada 2020 Askar HL-Arum Spink terpenuhi.

Paket kandidat selanjutnya yang muncul di ruang publik adalah Tomy Satria-Andi Makkasau melalui PDIP dan PBB. Namun pasangan ini masih membutuhkan empat kursi sebagai syarat pengusungan yang membutuhkan delapan kursi.

Diketahui, PDIP mempunyai tiga kursi di parlemen, sedangkan PBB hanya memiliki satu kursi, totalnya, hanya empat kursi legislatif yang dikantongi pasangan ini.