Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Ruang Publik

JAKARTA - Pemerintah hendaknya mengambil langkah progresif untuk menutup ruang gerak penyebaran virus korona (Covid-19). Langkah ini diantaranya dilakukan dengan meminimalkan aktivitas yang mengarah pada mobilisasi massa dan pengetatan pengawasan ruang publik atau sarana publik.

Saran disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh Wakil dan Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena merespons peningkatan pasien positif korona, yakni mencapai 34 orang, termasuk adanya pasien yang tertular transmisi lokal dan hingga kemarin belum diketahui oleh siapa dan dimana dia tertular virus mematikan tersebut. Namun mereka mereka hidup sebagai langkah preventif.

Sejauh ini, walaupun belum ada instruki dari pemerintah, beberapa pihak sudah memutuskan menunda even yang sudah diagendakan, seperti even musik dan olah raga. Bahkan PBNU memutuskan untuk menunda sementara pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2020, yang rencana awalnya digelar pada 18-19 Maret Ponpes Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah.

Satu langkah progresif telah diambil Pemprov DKI Jakarta. Kemarin, pemprov memutuskan menunda pelaksanaan ajang Formula E hingga waktu yang belum ditentukan. Selain itu pemprov memutuskan meniadakan car free day selama 2 minggu.

“Tentu acara-acara itu harus kita lihat juga mana yang penting mana yang tidak yang kira-kira berpotensi menyebarkan mana yang enggak. Dan saya pikir di beberapa tempat, di beberapa gedung atau event apapun sudah ada alat pendeteksi suhu badan. Itu bentuk antisipasi juga terhadap penyebaran virus corona ini,” kata Nihayatul, saat dihubungi Koran SINDO.

Kendati demikian, perempuan yang akrab disapa Ninik ini mengedepankan tindakan preventif, karena tidak mungkin suatu acara dibatalkan atau meminta masyarakat untuk tidak ke tempat umum. Langkah ini tentu harus diimbangi dengan sosialisasi tentang bagaimana hidup sehat, hidup bersih dan bagaimana mereka melakukan tindakan preventif saat berada di tempat umum. “Ya, preventif lah, preventif. Apa yang bisa dilakukan. Edukasi di masyarakat harus tetap dilanjut,” ujar politisi PKB ini.

Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki protokol kesehatan untuk di tempat umum, bandara, pendidikan dan sebagainya terkait pencegahan korona. Menurutnya, saat ini tinggal bagaimana protokol itu berjalan sebagaimana mestinya termasuk saat ada event besar seperti Formula E, konser dan event besar lainnya.

Menurut Melki, event tertentu bisa dibatalkan dengan melihat protokol dan jika eskalasinya tidak bisa dikendalikan. “Tapi kalau kemarin kan masih kasus Jakarta dan imported case. Nah itu lebih mudah. Tetapi, kalau misalnya ada kasus yang tidak diketahui asal muasalnya dari mana itu kan pertanda ada penyebaran yang tidak terlacak. Kalau itu masih angka yang kecil sih belum ada eskalasi kita anggap, masih rendah. Tapi kalau angka yang tidak terlacak besar itu pertanda bahwa kita harus lebih ekstra hati-hati,’’ katanya.

Terkait imbauan untuk menghindari keramaian, politisi Partai Golkar ini berpendapat bahwa itu tidak diperlukan karena, dalam menghadapi corona ini adalah bagaimana masyarakat bisa melindungi diri. Meskipun penyakit ini menular lewat faktor eksternal lewat sentuhan tangan atau percikan (droplets) dari orang yang positif corona, masyarakat harus bisa membentengi diri dengan hidup bersih, sehat dan tetap berhati-hati saat di tempat umum.

“Tapi sejauh kita ke mal, tempat yang tidak terlalu ramai, ke hotel, ke cafe, ke kantor, semuanya kita bisa tahu situasi kalau misalnya teman sebelah kita batuk yang gejalanya seperti corona tentu kita harus hati-hati. Tapi yang penting hidup bersih sehat, daya tahan tubuhnya bagus dan dia mencegah masuknya virus tidak usah khawatir,” ujar Melki.

Pakar clinical epidemiology Nur Hafida Hikmayani juga mengingatkan pentingnya langkah pemerintah membatasi aktivitas mobilisasi massa demi mencegah penyebaluasan korona. Jika tidak dia mengkhawatirkan besarnya dampak yang akan terjadi jika virus korona melipatganda penyebaran, baik dalam jumlah korban maupun ekonomi.

“Selain itu yang perlu digarisbawahi adalah budaya ketimuran kita yang sering bersinggungan dengan adat pertemuan dan pengajian dalam kelompok besar, salaman, makan bersama sangat beresiko dalam penyebaran ini,’’ ujar doktor Medical Informatics University College London (UCL) ini.

PBNU memutuskan untuk menunda sementara pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2020 sebagai bagian upaya kita untuk membangun kewaspadaan dan membantu pemerintah dalam mencegah meluasnya penularan virus tersebut. ‘’Dengan ini disampaikan bahwa Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2020 yang sedianya diselenggarakan pada 18-19 Maret 2020 ditunda sementara waktu," demikian bunyi surat pemberitahuan tersebut PBNU yang dirilis kemarin.

Surat tersebut ditandatangani Pejabat Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini. Surat pemberitahuan tersebut berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari PBNU. "Langkah ini diambil bukan karena kepanikan atau kecemasan, namun semata-mata untuk kemaslahatan bersama."

Sementara itu, penundaan penyelenggaraan Formula E di Jakarta hingga waktu belum ditentukan untuk merespons korona tertuang tertuang dalam surat Pemberitahuan, dengan Nomor 117/-1.857.73 perihal penundaan formula E. Seperti diketahui, Jakarta akan menggelar ajang balap Formula E pada 6 Juni 2020 mendatang.

Surat yang ditujukan kepada Organizing Committee Jakarta E-Prix itu berbunyi "Mencermati perkembangan Covid-19 diberbagai belahan dunia khususnya di Jakarta, maka penyelenggaraan Formula E yang semula dijadwalkan pada bulan Juni 2020 agar ditunda pelaksanaannya".Di bawah surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Deputy Director of Communication and Sustainability Operational Committee (OC) Jakarta E-Prix, Hilbram Dunar yang dikonfirmasi kebijakan tersebut menyatakan pihaknya masih berkordinasi terlebih dahulu sebelum berkomentar lebih jauh perihal surat penundaan tersebut. ‘’Sebentar ya. Kami masih melakukan kordinasi," kata Hibram dalam pesan singkatnya, Rabu (11/3).

Adapun Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang juga Chairman OC Jakarta E-Prix, Dwi Wahyu Daryoto menyebut penundaan evem tersebut merupakan inisiatif sekaligus respons terhadap masukan dari para pemangku kepentingan sebagai upaya preventif terhadap perkembangan korona dengan pertimbangan mengutamakan keselamatan masyarakat di Indonesia, khususnya di Ibukota.

“Setelah berdiskusi intensif dengan FEO dan pemangku kepentingan terkait, sampai pada kesepakatan bahwa Jakarta E-Prix ditunda pelaksanaannya dari jadwal semestinya 6 Juni 2020," kata Dwi Wahyu dalam siaran tertulisnya, kemarin.

Selain menunda Jakarta E-Prix, Pemprov DKI Jakarta juga memutuskan meniadakan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) di seluruh Jakarta selama dua minggu ke depan.’’Demi menjaga dan melindungi warga Jakarta dan potensi penularan maka dua Minggu ke depan Pemprov DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kegiatan CFD biasanya dilakukan di sejumlah titik di wilayah Jakarta, contohnya di Jalan Sudirman-Thamrin dari pukul 06.00 WIB-11.00 WIB. "Sesudah dua minggu akan kita pantau lagi. Ini kita lakukan sambil melihat perkembangan penularan Corona virus ini," ucapnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengkhawatirkan sarana publik sebagai media penyebaran korona. Salah satunya moda transportasi commuter. Kekhawatiran ini muncul setelah muncul temua pasien positif korona di Depok, Jawa Barat.

Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta, Suharti mengatakan, transportasi massal berpotensi besar terhadap penyebaran virus Corona. Dimana, menjadi tempat pertemuan orang banyak. Untuk itu, sektor transportasi massal mesti diwaspadai. "Intinya jalur kita amankan, transportasi kita amankan dan semuanya kita lakukan mitigasi. Karena ada kejadian di Depok," pungkasnya.