alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pemprov Sulsel Riset Dampak Corona di Industri Pariwisata dan Ekraf

Suwarny Dammar

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan, akan melakukan riset pendataan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang sulit mengembangkan usaha jasa akibat meluasnya pandemi virus Corona di timur Indonesia khususnya Sulawesi Selatan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Denny Irawan, saat melakukan koordinasi bersama pengurus BPPD Sulawesi Selatan melalui jaringan komunikasi digital.

"Saya sudah meminta agar BPPD Sulsel bisa melakukan riset dampak pandemi COVID-19 ini di sektor pariwisata kita. BPPD Sulsel sebagai mitra daerah seharusnya berada di garda terdepan industri pariwisata Sulsel," ucap Denny Irawan usai melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pariwisata 24 Kabupaten/kota dan BPPD Sulsel di Makassar, (2/04/2020).



Menurut Denny, keterpurukan industri pariwisata daerah bukan hanya dialami para pengusaha perhotelan dan biro perjalanan wisata atau agen-agen industri pariwisata lainnya. Melainkan dampak ini juga terasa hingga ke kalangan industri Ekonomi Kreatif (Ekraf) khususnya pekerja Ekraf yang bergerak di sektor jasa.

"Kita melihat banyak seniman-seniman kita yang tergabung dalam sanggar-sanggar yang terkena dampak ini. Belum lagi para pekerja-pekerja kita yang selama ini menjadi guide bagi turis maupun para pekerja harian yang selama ini menjaga destinasi-destinasi unggulan kita," keluh Denny

Dia menilai pekerja jasa di sektor pariwisata dan industri kreatif ini yang perlu dilakukan pendataan agar pemerintah bisa memiliki dasar atau referensi untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa meringankan beban para pekerja jasa pariwisata ini di tengah masa karantina darurat Corona.

"Kita memprediksi masa darurat Corona ini akan segera berlalu. Meskipun kondisi korban pandemi Corona di Sulsel terus bertambah," ujarnya.

Dia berharap analisis maupun pendataan dampak Corona di industri pariwisata daerah yang nomenklatur aturannya ada di lembaga Badan Promosi Daerah bisa mendapat dukungan dari sejumlah pihak khususnya stakeholder di lingkungan kepariwisataan daerah dan pelaku jasa ekonomi kreatif lainnya.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan Akbar Nugraha mengatakan, pihaknya bersama pengurus BPPD Sulsel sudah mempersiapkan program analisis maupun pendataan dampak pandemi korona.

"Laporan program-program kerja unsur pelaksana sudah masuk ke kami. Prioritas program kami saat ini fokus pendataan sebelum melakukan action plan yang tepat," ucapnya.

Akbar yang aktif sebagai pelaku industri kreatif ini mengaku, jika sebagian pengurus BPPD Sulsel saat ini aktif membackup digital informasi tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel yang dibentuk Pemprov Sulsel.

"Memang kami selama ini fokus membantu Pemprov Sulsel dalam tim gugus depan. Terkait usulan kolaborasi Dinas Pariwisata bersama stakeholder pariwisata daerah ini jelas kami akan tangani secepatnya," ujarnya.

Sejauh ini, kata dia sudah ada beberapa program prioritas terkait permasalahan pandemi Corona yang akan dijalankan pekan ini.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kadis Pariwisata Sulsel agar intens melakukan rapat koordinasi melalui jaringan digital Pemprov Sulsel yang selama ini di back up tim relawan BPPD Sulsel," ungkapnya.

Menurutnya, BPPD Sulsel saat ini tengah menyiapkan program Sulsel Tourism Recovery yang secara konsep akan di koordinasikan melalui pengurus Badan Promosi Daerah yang hampir sebagian besar berasal dari unsur pentahelix pariwisata daerah.

"Pengurus kami di BPPD Sulsel berasal dari berbagai elemen perwakilan pelaku pariwisat dan Ekraf. Selain perwakilan dari industri perhotelan, biro perjalanan, guide. Perwakilan kami yang berasal industri media, para akademisi hingga komunitas ekonomi kreatif termasuk influencer. Semuanya ada dalam kepengurusan BPPD Sulsel," ujarnya

Jika 50 persen pengurus yang bergerak, lanjutnya hal ini bisa membantu Dinas Pariwisata Provinsi hingga Dispar Kabupaten/kota dalam meredam dampak pandemi korona di sektor jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.



(agn)