TOPIK TERPOPULER

Panwaslu Parepare Kembali Periksa Tujuh Pejabat Eselon

Darwiaty Dalle
Panwaslu Parepare Kembali Periksa Tujuh Pejabat Eselon
Ilustrasi/SINDOnews

PAREPARE - Sanksi yang sempat dijatuhkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terhadap 15 aparatur dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare karena terbukti terlibat politik praktis dengan menghadiri konfrensi pers pengumuman calon Wakil Wali Kota pasangan Taufan Pawe beberapa waktu lalu, tidak membuat jera bagi oknum Aparat Sipil Negata (ASN) lainnya di Parepare.

Pasalnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Parepare, kembali memeriksa setidaknya tujuh pejabat eselon yang lagi-lagi diduga tidak netral dalam Pilkada Serentak tahun ini.



Ketujuh oknum pejabat eselon tersebut, dimintai klarifikasi oleh Panwaslu Parepare menyusul beredarnya percakapan melalui group WhatsApp Forum Eselon III yang diduga memberi dukungan teradap paslon TP, yang diposting melalui facebook pemilik akun bernama Melly Patajangi.

Hal itu diungkap Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Parepare Nur Islah. Dia mengatakan, pemeriksaan masih dilakukan terhadap para oknum pejabat diduga melanggar netralitas ASN berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017, tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Oknum ASN, melanggar point C nomor 1 huruf e dalam aturan tersebut, yang isinya PNS dilarang mengunggah, menanggapi seperti like, komentar, dan sejenisnya dan atau menyebarluaskan gambar, folo bakaI calon, bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.



"Masih kita periksa. Kita klarifikasi dan kemudian hasilnya akan kami kaji. Hasil kajian akan kita serahkan ke KASN," jelasnya.

Nur mengatakan, nama-nama pejabat eselon yang tengah diperiksa penyidik Panwaslu Parepare, sesuai aturan juga tak boleh disebutkan pihaknya karena masih dalam proses pemeriksaan.

"Aturannya seperti itu. Karena kalau kami sebut, akan melanggar kode etik," katanya.



(agn)

Berita Terkait
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!