Balai Perhubungan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulselbar, bakal menerapkan sistem intellegent traffic control system (ITCS) di simpang ruas jalan Kota Makassar
Pelaksanaan Job Fair resmi dibuka selama dua hari di Mall Phinisi Point, Selasa, (19/11/2019). Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Makassar mengajak para pencari kerja
15 eks camat yang terbukti terlibat politik praktis pada awal 2018 lalu resmi dicopot oleh Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb. Menanggapi hal itu, Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mengkritisi meningkatnya anggaran belanja pegawai atau belanja tidak langsung Pemerintah Kota Makassar
Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan atau non job kepada 15 eks camat yang terlibat politik praktis
Rencana penerapan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tahun 2020 disorot anggota dewan. DPRD Kota Makassar
Dinas Sosial Kota Makassar memberikan bantuan untuk 65 warga Makassar berstatus asistensi sosial penyandang disabilitas (ASDP). Bantuan ini, merupakan program penyaluran
Kapal Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdanakusuma-355 (AHP-355) bersandar di dermaga umum Hatta Makassar dan selanjutnya akan menggelar open ship.
Rapat pembahasan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) molor dari jadwal yang ditentukan. Hal ini membuat Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar
Realisasi penarikan pajak hotel hingga pertengahan November mengalami peningkatan Rp10 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Sebanyak 50 peserta yang tersebar diseluruh kecamatan di Kota Makassar, mengikuti pembinaan industri tenun yang dilaksanakan Dinas Perdagangan (Disdag) Makassar
Realisasi penarikan pajak hotel hingga pertengahan November mengalami peningkatan Rp10 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Jalanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sedang disurvei untuk pengembangan angkutan moda transportasi umum, dalam hal ini bus rapid transit (BRT).
Kalau Rp1,5 juta mereka masih dapat honor kegiatan, tapi kalau Rp3 juta itu tidak ada lagi honor baik kegiatan maupun bulanan, kata Sekda Kota Makassar.