Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan, Rudy Minta Massifkan Edukasi

MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Perwali Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 , di Posko Gugus Tugas COVID-19 Kota Makassar, Rabu (15/7/2020).

Dalam rapat ini dihadiri Penjabat Wali Kota Makassar Djamaluddin, para camat, OPD terkait, dan seluruh ketua-ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).



Dalam rapat tersebut, Rudy menemukan banyaknya laporan masyarakat yang masih meremehkan COVID-19. Sehingga, masyarakat masih banyak melanggar protokol kesehatan. Diantaranya tidak wajib mengenakan masker, tidak menjaga jarak, dan menolak rapid test. Lantas, Rudy tak langsung menyalahkan masyarakat.

"Saya selalu ingatkan teman-teman, jika jangan langsung salahkan warga kita," kata Rudy.

Menurutnya, ketidak-tahuan warga akan bahanya penyakit ini karena pemerintah belum mampu dan berhasil dalam memberikan edukasi kesehatan. Hal ini menujukkan, para petugas masih kalah dengan provokator yang ingin menggagalkan program pemerintah.

"Ada oknum-oknum provokator yang memanfaatkan kelemahan masyarakat kita. Provokator ini harus kita lawan, dengan cara kita harus menjadi edukator-edukator. Terutama LPM yang berada di garis terdepan," katanya.

Rudy juga menjelaskan, mengenai teori kebjiakan pemerintahan yang tak bisa menghasilkan kepuasan 100%. Ia meminta pejabat yang mengambil keptusan harus melihat hal positif lebih banyak ketimbang negatifnya.

"Saya yakin karakter orang Makassar satu sisi keras tapi manakala kita tunjukan yang baik, maka mereka bisa menjadi lebih baik dari kita, makanya kita lakukan pendekatan persuasif dan humanis," pungkasnya.

Sementara Juru Bicara Tim Etimologi Makassar Ansariadi mengingatkan masyarakkat untuk tidak meremehkan COVID-19. Menurutnya, beberapa kasus menujukkan, dari 10 positif COVID-19, 6 diantaranya tidak menujukkan gejala.