alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

ACC Tagih Janji Polda Sulsel Tuntaskan Korupsi Mengkendek

Mustafa Layong
ACC Tagih Janji Polda Sulsel Tuntaskan Korupsi Mengkendek
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menagih janji Polda Sulsel, menuntaskan penyidikan dugaan korupsi Bandara Buntu Kunyi, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja.

Lembaga yang konsen mengawasi penanganan kasus korupsi di Sulsel itu, mengkritik kinerja penyidik Subdit III Tipokor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yang lamban. Penanganan kasus korupsi bandara Mengkendek tak kunjung usai, sejak disidik 2013 lalu.

Wakil Direktur ACC Sulawesi Kadir Wokanobun menilai, penyidik nampak sengaja menumpuk penyidikan kasus bandara baru di Toraja tersebut. Selama ini, katanya penyidik terus menerus mengambing-hitamkan koordinasi dengan jaksa.



"Harusnya hal-hal teknis seperti ini sudah selesai sejak awal proses kasus ini. Kasus ini sudah berjalan sangat lama apa yang dilakukan penyidik?," tuding Kadir.

Kadir mengatakan, Polda Sulsel harus menepati janjinya untuk merampungkan semua kasus korupasi yang ditangani. Termasuk kasus menunggak yang selama ini menjadi pekerjaan rumah Kapolda sebelumnya.

Diketahui, sejak pertama kali diusut 2012 dan naik tahap penyidikan 2013, kasus senilai Rp38,2 miliar itu berjalan lambat dan diwarnai bolak-balik berkas di meja penyidik dan JPU hingga saat ini. Terakhir jaksa menolak hasil perhitungan Badan BPKP perwakilan Sulsel.

Sebelumnya Direktur Reskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Yudhiawan Wibisono menerangkan, penyidik telah melakukan semua upaya merampungkan berkas korupsi tersebut. Namun, nilai kerugian negara yang sudah diperoleh dari ahli BPKP Perwakilan Sulsel belum dapat diterima jaksa.

"Mangkendek itu masih berjalan, kita sudah tidak ada masalah, masalahnya adalah jaksa dan BPKP. Kerena ada ketidaksesuaian kerugian negara, kalau kita tidak ada masalah," jelas Yudhiawan saat dihubungi KORAN SINDO beberapa waktu lalu.

Katanya, sejak awal persoalan nilai kerugian negara sudah menghambat jalannya penyidikan. Dari awal ditetapkan nilai Rp21 miliar namun dianulir setelah sejumlah warga menggugat dan memenangkan sebagian lahan yang masuk objek pembebasan Bandara Mengkendek.

Sehingga belakangan BPKP kembali merilis hasil audit terbaru, dan menyebut nilai kerugian negara sekira Rp7,3 miliar. "Awalnya Rp21 miliar, namun dikurangi sama nilai yang dimenangkan warga. Itu kan hak mereka," jelas Yudhiawan.

Namun, nilai itu kata Yudhiawan belum sesuai penilaian jaksa. Selanjutnya pertengahan 2017 lalu, penyidik Polda Sulsel kembali meminta supervisi KPK untuk membantu memecahkan masalah itu. Namun hingga kini, antara jaksa dan penyidik belum menemukan titik temu.

Lamanya pengusutan membuat pemerhati korupsi di Sulsel memprediksi Polda bakal menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namun hal itu ditampik Yudhiawan.

"Kita maju terus, saya masih ngotot untuk itu, SP3 itu kalau tidak ada tindak pidana, sementara inikan jelas ada tindak pidana," tegasnya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook