Pembahasan APBD Perubahan Sulsel Kemungkinan Tidak Dilakukan

MAKASSAR - Pemprov Sulsel belum berencana melakukan pembahasan perubahan APDB 2020. Opsi perubahan anggaran ini dinggap tidak harus ditempuh lewat kebijakan bersama di DPRD Sulsel. Baca : Alokasi Anggaran Pemprov 2021 Fokus Pemulihan Perekonomian Pasca COVID-19

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi mengaku, pembahasan APBD Perubahan 2020 bukan hal yang wajib dilakukan saat ini. Dia berdalih, kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi menjadi faktor utamanya.

Makanya, dia mengemukakan, penyesuaian perubahan anggaran tidak harus lewat DPRD. Kemendagri bersama Kementerian Keuangan sebelumnya sudah menerbitkan regulasi yang mengatur percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19.

"APBD perubahan berdasarkan surat keputusan Mendagri dan Menteri keuangan itu untuk kondisi pandemi bukan merupakan hal yang wajib," tutur Edi kepada SINDOnews. Baca Juga : Pemprov Sulsel Bakal Lelang Kendaraan Dinas Bekas Pejabat

Atas kondisi ini, perubahan APBD 2020 kata dia dibolehkan lewat perubahan parsial. Dimana penetapannya bisa dilakukan lewat peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah (perkada). "Jadi belum kita mengarah ke perubahan APBD. Baru perubahan perkada yang biasa juga diistilahkan perubahan parsial," lanjut dia.

Dikatakan, perubahan parsial APBD ini sudah dilakukan sejak awal pandemi di Sulsel. Saat ini perubahan parsial sudah memasuki tahap keempat. Rencananya, anggarannya akan dialihkan untuk fokus pada upaya pemulihan dampak ekonomi pasca pandemi.

"Jadi sekarang lagi bergulir parsial keempat di bulan Juli ini. Jadi kegiatan-keiatan yang ada dalam APBD yang memang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dan inline dengan recovery ekonomi, itu yang dikembalikan," jelas Edi.

Dia menyebutkan, ada sekitar Rp300 miliar anggaran yang bersumber dari biaya tidak terduga yang rencananya akan disiapkan untuk dialihkan dalam upaya recovery ekonomi. Namun hal ini masih dibahas lebih lanjut.

"Mungkin masih ada sekitar Rp300 miliar itu yang didorong untuk recovery ekonomi). Tentu ditambah denfan adanyaa target pendapatan dari Bapenda. Karena kan Alhamdulillah untuk Bapenda itu di semester 1 sudah di atas 51% pendapatannta. Artinya untuk sampai ke Desember masih memungkinkan untuk dinaikkan targetnya," jelasnya.

Sementara rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021 sudah diserahkan ke DPRD Sulsel. Rencananya, draft ini baru mulai dibahas dalam sidang paripurna, hari ini. "Sekaligs besok (hari ini) itu di sela-sela paripurna bapak gubernur akan menjelaskan muatan-muatan di KUAP-PAS 2021," pungkas Edi.

Sementara Kepada BKAD Sulsel, Muhammad Rasyid juga belum bisa memastikan agenda APBD Perubahan bersama DPRD Sulsel. Saat ini pihaknya tengah fokus pada pembahasan rancangan KUA-PPAS 20201 yang dalam waktu dekat sudah mulaid diparipurnakan. Baca Lagi : Hingga Kini, Pencairan Gaji 13 ASN Belum Jelas

"Pembahasan APBD Perubahan belum ada. Kalau draft KUA-PPAS 2021 sudah diserahkan ke DPRD. Mudah-mudahan minggu depan (pekan ini), dibahas" tukas Rasyid.