alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

DPRD Bantaeng Soroti Keterlambatan Pencairan Gaji ke 13 ASN

Arisman Majid
DPRD Bantaeng Soroti Keterlambatan Pencairan Gaji ke 13 ASN
Herlina Aris dari Fraksi NasDem ketika membacakan pandangan umumnya. Foto: Arisman Majid/SINDOnews

BANTAENG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng, menuntut agar segera direalisasikan pembayaran gaji 13 dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda Kabupaten Bantaeng.

Hal itu diungkapkan ketika acara Penyampaian Pemandangan Umum Anggota DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bantaeng, Abd Rahman Tompo, yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Bantaeng Jalan Andi Manappiang, Bantaeng.

Seperti disampaikan oleh fraksi Hanura, yang menuntut agar infrastruktur jalan pedesaan di beberapa titik agar terus menjadi perhatian, diharapkan agar pemerintah memberi porsi anggaran pemeliharaan jalan yang lebih besar, tak hanya itu dia juga meminta pemda agara segera membayarkan gaji ke 13 untuk ASN Pemkab Bantaeng yang hingga sampai ini belum cair.

"Kami juga menyarankan agar pembayaran gaji ke-13 segera dibayarkan, mengingat gaji tersebut diperuntukkan untuk biaya pendidikan," ucap Juriati.

Hal senada disampaikan oleh fraksi NasDem yang menekankan agar gaji 13 dan dibayarkan secepatnya dan TPP dibayarkan secara rutin karena akan berdampak pada kinerja ASN. Namun fraksi Nasdem juga memberi catatan terkait APBD tahun anggaran 2017 yang mana PAD direncanakan sebesar Rp118 miliar lebih tetapi hanya terealisasi sebesar Rp66 miliar lebih.

"Hal ini menunjukkan pengelolaan PAD masih jauh dari target dan harapan bersama," kata Herlina Aris pada saat membacakan pandangan umumnya.

Di samping hal tersebut, seluruh fraksi menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. Seluruh fraksi memberi apresiasi kepada pemerintah daerah karena telah memperbaiki capaian perkembangan ekonomi, masyarakat miskin semakin berkurang dan lapangan pekerjaan yang terus tersedia.

Paripurna kemudian akan dilanjutkan pada malam hari dengan agenda mendengar jawaban eksekutif atas penyampaian Pemandangan Umum Anggota DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads