Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Orang Tua Siswa Mengeluh, DPRD Parepare Panggil Kadisdik dan Kepsek
loading...
Suasana pertemuan antara DPRD dengan para kepala sekolah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare, Senin (27/7/2020). Foto: SINDOnews/Darwiaty Dalle
A
A
A
PAREPARE - Komisi II DPRD kota Parepare menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kepala-kepala sekolah (kepsek) di semua jenjang pendidikan di kota Parepare, Senin (27/03/2020).
Rapat dibuka Ketua DPRD Parepare, Andi Nuhatina Tipu dan dipimpin Ketua Komisi II, Kamaluddin Kadir didampingi anggota Komisi II, Haryani Ridwan di ruang paripurna DPRD Parepare.
Kamaluddin mengatakan, rapat tersebut merupakan bentuk tindak lanjut aduan orang tua maupun peserta didik, terkait pembayaran seragam, dan biaya-biaya yang timbul setelah pelajar dirumahkan akibat dampak COVID-19 .
"Untuk baju seragam dipersilakan membeli sendiri. Untuk pembayaran seragam khas sekolah, jika memang ada orang tua yang merasa berat, bisa diberi kebijakan dengan dicicil," kata Kamaluddin.
Kamaluddin yang juga legislator dari Partai Gerindra tersebut menjelaskan, masih banyak sekolah yang belum membagikan dana BOS untuk kebutuhan pembelian pulsa, kuota, dan aplikasi berbayar bagi orang tua murid. Karena kata dia, banyak keluhan orang tua terkait hal itu, sedangkan di satu sisi sudah ada beberapa sekolah sudah menerapkan.
"Makanya kami minta yang lain segera menerapkan juga, karena aturan dan dasarnya sudah jelas, tinggal dilaksanakan," ujarnya.
Kamaluddin menambahkan, pihaknya berharap Disdikbud membuat sistem penerimaan yang lebih terintegrasi, secara berkesinambungan, dan terkait hal itu DPRD siap mendukung penganggarannya. Supaya, lanjut dia, tidak ada lagi siswa yang tidak sekolah.
"Penyebaran guru berprestasi, dan perbaikan sarana dan prasarana juga harus dipikirkan ke depannya supaya ada pemerataan kualitas pendidikan, apalagi Parepare adalah kota pendidikan," ungkapnya.
Sementara, Plt Kadisdikbud Parepare, Arifuddin Idris memaparkan, sistem seleksi yang dibuat tahun ini bentuknya sederhana, mudah dipahami, dan mudah digunakan dengan model terpadu dan anggaran yang mencapai Rp30 juta. Alasannya, kata dia, saat ini harus melibatkan IT dalam pelayanan. Dalam penerimaan juga harus menerapkan protokol kesehatan , sistem ini meminimalisir pergerakan orang tua siswa.
Rapat dibuka Ketua DPRD Parepare, Andi Nuhatina Tipu dan dipimpin Ketua Komisi II, Kamaluddin Kadir didampingi anggota Komisi II, Haryani Ridwan di ruang paripurna DPRD Parepare.
Kamaluddin mengatakan, rapat tersebut merupakan bentuk tindak lanjut aduan orang tua maupun peserta didik, terkait pembayaran seragam, dan biaya-biaya yang timbul setelah pelajar dirumahkan akibat dampak COVID-19 .
"Untuk baju seragam dipersilakan membeli sendiri. Untuk pembayaran seragam khas sekolah, jika memang ada orang tua yang merasa berat, bisa diberi kebijakan dengan dicicil," kata Kamaluddin.
Kamaluddin yang juga legislator dari Partai Gerindra tersebut menjelaskan, masih banyak sekolah yang belum membagikan dana BOS untuk kebutuhan pembelian pulsa, kuota, dan aplikasi berbayar bagi orang tua murid. Karena kata dia, banyak keluhan orang tua terkait hal itu, sedangkan di satu sisi sudah ada beberapa sekolah sudah menerapkan.
"Makanya kami minta yang lain segera menerapkan juga, karena aturan dan dasarnya sudah jelas, tinggal dilaksanakan," ujarnya.
Kamaluddin menambahkan, pihaknya berharap Disdikbud membuat sistem penerimaan yang lebih terintegrasi, secara berkesinambungan, dan terkait hal itu DPRD siap mendukung penganggarannya. Supaya, lanjut dia, tidak ada lagi siswa yang tidak sekolah.
"Penyebaran guru berprestasi, dan perbaikan sarana dan prasarana juga harus dipikirkan ke depannya supaya ada pemerataan kualitas pendidikan, apalagi Parepare adalah kota pendidikan," ungkapnya.
Sementara, Plt Kadisdikbud Parepare, Arifuddin Idris memaparkan, sistem seleksi yang dibuat tahun ini bentuknya sederhana, mudah dipahami, dan mudah digunakan dengan model terpadu dan anggaran yang mencapai Rp30 juta. Alasannya, kata dia, saat ini harus melibatkan IT dalam pelayanan. Dalam penerimaan juga harus menerapkan protokol kesehatan , sistem ini meminimalisir pergerakan orang tua siswa.
Explore More