Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Dewan Usul Beri Bantuan Gawai bagi Siswa Tak Mampu
loading...
Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oatas kerjasama warga, pemerintah setempat, dan Babinsa di Sekolah Gazebo, Kelurahan Tello Baru, Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: S
A
A
A
MAKASSAR - Komisi D DPRD Kota Makassar mengusulkan beri bantuan smartphone atau gawai bagi siswa yang tidak mampu, agar dapat ikut dalam kelas daring.
Hal ini diutarakan Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Al Hidayat Syamsu. Menurutnya bantuan smatphone merupakan rumusan yang tepat bagi sekolah di tengah situasi COVID-19.
"Tidak ada lain kalau bukan diberikan distribusi fasilitas teknologi ke seluruh siswa-siswi yang tidak mampu ini semacam bantuan semisal HP (smartphone)," ujar legislator PDIP ini.
Dikatakan Hidayat dunia telah masuki era industri 4.0, dimana semua telah berbasis daring. Makassar semestinya harus berbenah dalam mempersiapkan trasformasi pendidikan baru dengan menganut sistem serupa.
Di masa pandemi pemerintah dipaksa untuk mempercepat sistem tersebut sehingga perombakan dilakukan lebih cepat. Hal ini terlihat pada sejumlah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mulai memberikan kelonggaran sekolah dalam menggunakan anggarannya untuk kepentingan IT.
"Tidak bisa kita pungkiri lambat laun itu tergantikan, jadi kalau keadaan sekarang sudah memaksa. Smartphone juga bagian dari pada solusi untuk penggantian anggaran buku menjadi smartphone," katanya.
Hidayat mengatakan bahwa, mereka yang tidak mampu harus menanggung kerugian ketinggalan pembelajaran akibat tidak memiliki perangkat.
Utamanya sekolah swasta yang harus menanggung rugi, dengan tetap membayar iuran namun anaknya tidak memperoleh pendidikan secara penuh.
"Tidak bisa dipungkiri kondisi kemarin pada SD 23.000 lulus, sementara penampungan hanya sekitar 16.000 artinya sisanya ini yang tidak terakomodir memperoleh pendidikan publik, SMP Negeri, SMP yang gratis, mereka sekolah di swasta, mana tau ada di antara mereka yang tidak mampu, coba pikir mereka sudah swasta tidak mampu, dan harus memiliki smartphone," katanya.
Lebih jauh Hidayat mengatakan, sekolah sudah harus kreatif, apalagi telah ada kelonggaran dalam membelanjakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sudah semestinya memanfaatkan hal itu ke arah pengoptimalan pembelajaran daring.
"Nda usah jauh-jauh dulu smartphone , apakah sudah ada sekolah yang sediakan kuota untuk siswanya, atau bahkan gurunya, ini semestinya didata dan tranparan," pungkas Hidayat.
Hal ini diutarakan Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Al Hidayat Syamsu. Menurutnya bantuan smatphone merupakan rumusan yang tepat bagi sekolah di tengah situasi COVID-19.
"Tidak ada lain kalau bukan diberikan distribusi fasilitas teknologi ke seluruh siswa-siswi yang tidak mampu ini semacam bantuan semisal HP (smartphone)," ujar legislator PDIP ini.
Dikatakan Hidayat dunia telah masuki era industri 4.0, dimana semua telah berbasis daring. Makassar semestinya harus berbenah dalam mempersiapkan trasformasi pendidikan baru dengan menganut sistem serupa.
Di masa pandemi pemerintah dipaksa untuk mempercepat sistem tersebut sehingga perombakan dilakukan lebih cepat. Hal ini terlihat pada sejumlah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mulai memberikan kelonggaran sekolah dalam menggunakan anggarannya untuk kepentingan IT.
"Tidak bisa kita pungkiri lambat laun itu tergantikan, jadi kalau keadaan sekarang sudah memaksa. Smartphone juga bagian dari pada solusi untuk penggantian anggaran buku menjadi smartphone," katanya.
Hidayat mengatakan bahwa, mereka yang tidak mampu harus menanggung kerugian ketinggalan pembelajaran akibat tidak memiliki perangkat.
Utamanya sekolah swasta yang harus menanggung rugi, dengan tetap membayar iuran namun anaknya tidak memperoleh pendidikan secara penuh.
"Tidak bisa dipungkiri kondisi kemarin pada SD 23.000 lulus, sementara penampungan hanya sekitar 16.000 artinya sisanya ini yang tidak terakomodir memperoleh pendidikan publik, SMP Negeri, SMP yang gratis, mereka sekolah di swasta, mana tau ada di antara mereka yang tidak mampu, coba pikir mereka sudah swasta tidak mampu, dan harus memiliki smartphone," katanya.
Lebih jauh Hidayat mengatakan, sekolah sudah harus kreatif, apalagi telah ada kelonggaran dalam membelanjakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sudah semestinya memanfaatkan hal itu ke arah pengoptimalan pembelajaran daring.
"Nda usah jauh-jauh dulu smartphone , apakah sudah ada sekolah yang sediakan kuota untuk siswanya, atau bahkan gurunya, ini semestinya didata dan tranparan," pungkas Hidayat.
(agn)
Explore More