alexametrics
TOPIK TERPOPULER

Pemkot Parepare Minta Pengelola Kafe Batasi Pengunjung Maksimal 40%

Darwiaty Dalle
Pemkot Parepare Minta Pengelola Kafe Batasi Pengunjung Maksimal 40%
Suasan kafe di salah satu daerah. Di Parepare, pengelola kafe diminta tak menerima penunjung di atas 40% kapasitas ruangan. Foto: SINDOnews/Dok

PAREPARE - Pemerintah kota (pemkot) Parepare mengeluarkan kebijakan terbaru terkait aktivitas operasional hotel, wisma, toko, swalayan, retail modern, restoran, rumah makan, dan kafe atau warung kopi di masa pandemi COVID-19.

Kebijakan baru itu tertuang dalam surat edaran Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, tertanggal 27 Juli 2020, nomor 130.7/128/HKm tentang Aktivitas Perdagangan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Parepare.

Baca juga: Pendirian Institut Teknologi BJ Habibie Masuk Tahap Serah Terima Aset dan SDM



Surat edaran ini mengatur secara ketat setiap usaha wajib mematuhi protokol kesehatan. Termasuk mengatur waktu operasional usaha yakni tidak ada lagi aktivitas setelah pukul 23.00 Wita.

Taufan memaparkan, dalam edaran tiap pemilik usaha diminta mematuhi pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan, serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari kapasitas ruangan saat kondisi normal.

"Tentunya dengan tetap menerapkan physical distancing dan kontrol yang ketat pada pintu masuk maupun pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan,” Taufan menjabarkan.

Hal itu, jelas Taufan, karena kewajiban mematuhi protokol kesehatan, ikut diatur terkait penindakan peringatan hingga pencabutan izin usaha jika tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat edaran.

Untuk mengikat setiap usaha, tambah Taufan, tiap pemilik usaha wajib menandatangani surat pernyataan bersedia menaati protokol kesehatan yang diatur dalam surat edaran.

Baca juga: Orang Tua Korban Asusila Anak Alihkan Pendampingan ke LP-KPA Parepare

Peringatan dalam bentuk penutupan sementara pada hotel, wisma, toko, swalayan, retail modern, restoran, rumah makan, dan kafe serta warung kopi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Parepare, bersama dengan perangkat daerah yang berwenang.

"Jika telah diberi peringatan dua kali dan masih ditemukan ketidaktaatan maka dilakukan pencabutan perizinan atau tindakan lain," tandasnya.



(luq)

preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak