Penyaluran Tak Sesuai Prosedur, Relawan Patungan Kembalikan Bantuan

PANGKEP - Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Pangkep yang berangkat ke Masamba, Luwu Utara membawa bantuan bencana untuk disalurkan ke korban, akhirnya mengganti bantuan tersebut. Pasalnya bantuan itu adalah stok bantuan untuk penanganan COVID-19 di Pangkep.

Total bantuan yang diganti sebanyak 250 paket sembako sesuai dengan jumlah bantuan yang dialihkan ke bantuan bencana Luwu Utara. Penggantian paket sembako ini dilakukan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep memberikan peringatan tegas ke BPBD Pangkep, mengalihkan bantuan tanpa mekanisme yang betul.



Kepala BPBD Pangkep, Kallang Ambo Dalle mengatakan, penggantian barang ini dilakukan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Kejari Pangkep . Penggantian ini atas perintah dari kejaksaan yang menemukan proses pengalihan paket sembako COVID-19 ke bencana alam di Masamba adalah kesalahan.

“Kami meminta maaf kepada dinas terkait yakni Dinas Ketahanan Pangan karena mengambil paket sembakonya untuk dialihkan ke bantuan bencana banjir bandang di Masamba. Kami pun berterima kasih kepada Kejari Pangkep yang memberikan kami arahan untuk mengganti paket tersebut sebelum proses hukum menjerat tim karena kelalaian administrasi,” ujarnya saat menunjukkan bantuan di gudang Dinas Ketahanan Pangan, Senin (3/8/2020).

Dia pun mengungkapkan, dana yang digunakan untuk mengganti barang tersebut berasal dari dana pribadi tim relawan yang turun saat itu.



“Sesuai arahan kejaksaan, di mana kita tak bisa mengganti barang dengan APBD, maka kami ganti dengan uang pribadi hasil sokongan. Kalau jumlah barangnya, sekira Rp75 juta,” ujarnya.

Kasi Intel Kejari Pangkep, Andri Zulfikar mengatakan, penggantian barang ini adalah langkah paling tepat atas pelanggaran yang terjadi pada proses penyaluran bantuan tersebut.

“Barang-barang yang dibawa ke Masamba sebenarnya tujuannya adalah mulia. Tujuannya adalah untuk kemanusiaan, tetapi mungkin langkah-langkah yang diambil oleh teman-teman Dinas Ketahanan Pangan dan BPBD dalam hal ini mungkin kurang tepat pada saat itu. Alhamdulillah atas arahan kami bantuan ini dikembalikan,” katanya.

Dia pun berpesan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pangkep untuk mematuhi aturan yang ada, utamanya dalam menggunakan anggaran negara. Sekali pun itu untuk tujuan mulia dan bersifat urgen.



“Ini hanya prosedur yang salah. Untung persoalan ini cepat diketahui sehingga bisa diatasi. Ini murni kelalaian dari BPBD dan Ketahanan Pangan yang tak mematuhi aturan meski bersifat bantuan kemanusiaan,” katanya.