alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Legislator Makassar Imbau Pembangunan Tower Dibatasi

Hasdinar Burhan
Legislator Makassar Imbau Pembangunan Tower Dibatasi
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengimbau kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk melakukan pembatasan pembangunan tower atau Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Makassar.

Sejumlah legislator Makassar menduga ada indikasi pembiaran yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar terkait pembangunan tower yang terkesan semraut sejak beberapa tahun lalu.

Hal ini terungkap dalam rapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2017 yang menyoroti soal penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) kota Makassar di ruang Komisi A DPRD Makassar, Selasa (7/8/2018).



Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Makassar, Zaenal Beta. Kata dia, tower yang ada di Makassar, kian hari memang mengalami peningkatan.

Apalagi dengan adanya rencana Diskominfo Makassar membangun tower untuk pengadaan wifi gratis. Namun justru penambahan tower wifi ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Kita sudah tekankan kemarin sama kominfo saat rapat anggaran kemarin. Untuk segera tower yang sudah terbangun di fungsikan sedangkan yang ilegal di tertibkan," pungkas Zaenal Beta.

Peningkatan jumlah tower ini, ungkapnya, tidak sebanding dengan PAD yang dihasilkan dari adanya tower-tower ini. Hal ini dikarenakan pembangunan tower tak diawasi bahkan menimbulkan kesan pembiaran.

"Mesti diatur dengan baik penataannya karena selama ini pemberian izin juga terlalu longgar pemerintah kita juga harus tegas, sudah bangun tower kiri kanan," katanya.

Untuk dia, Zaenal Beta mengimbau agar tidak ada lagi izin membangun tower di Makassar dengan tujuan yang tidak jelas.

“Jangan dibiarkan membangun seenaknya saja, perlu diatur,” tegasnya.  

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar, Ismail Hajiali mengakui pembangunan tower yang ada di Kota Makassar sudah diatur dalam perwali.

Ratusan tower provider yang sempat dipermasalahkan di tahun anggaran 2017, kata dia, sudah diselesaikan. Meskipun beberapa perijinan diserahkan ke dinas terkait.

"Kalau BTS (itu dibangun oleh provider, ditentukan oleh provider berapa banyak kebutuhannya tergantung dimana lokasinya, apakah cocok. Kita memiliki pengawasan tentu kita awasi itu," tegasnya.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif