alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kepala Daerah Bisa Jadi Juru Kampanye di Pilpres 2019

Luqman Zainuddin
Kepala Daerah Bisa Jadi Juru Kampanye di Pilpres 2019
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Di pesta demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Wali Kota dan Bupati diperbolehkan menjadi juru kampanye (Jurkam).

Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Asrar Marlang menjelaskan, hal ini telah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Hanya saja para kepala daerah harus mengambil cuti. "Boleh cuti. Mengajukan permohonan cuti, untuk bupati wali kota ke Gubernur, untuk gubernur ke Mendagri. Mereka cuti pada saat kampanye saja," jelasnya, Senin (20/08/2018).

Meski demikian, pada kepala daerah pun tidak diperboleh menggunakan fasilitas pemerintah saat cuti. Kecuali, kata Asrar, fasilitas terkait pengamanan pejabat negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

"Mereka juga menjalani cuti di luar tanggungan negara," ujarnya.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Sumarsono ikut angkat bicara terkait isu kepala daerah di wilayahnya yang disebut menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Kembali kepada UU, pokoknya intinya bahwa sebagai Gubernur, sebagai Bupati/wali kota memang harus mengayomi komponen kekuatan bangsa dalam proses Pilkada maupun Pemilu, prinsipnya," ujar Sumarsono saat ditemui di Hotel Singgasana, Jalan Kajolalido, Makassar.

"Kepala daerah boleh memberikan dukungan, bahkan bisa menjadi tim sukses. Namun, dalam kapasitas bukan sebagai Gubernur atau bupati/wali kota. Dalam diri mereka ada jabatan dan ada orang yang menjabat, sebagai individu mereka bebas saja memberi dukungan," sambungnya.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads