alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pecat Komisioner KPU, Ikadin Desak DPR Evaluasi Kewenangan DKPP

Luqman Zainuddin
Pecat Komisioner KPU, Ikadin Desak DPR Evaluasi Kewenangan DKPP
SUASANA SIDANG. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) mendesak Komisi II DPR RI untuk melakukan evaluasi terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Foto: Luqman Zainuddin/SINDOnews

MAKASSAR - Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) mendesak Komisi II DPR RI untuk melakukan evaluasi terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Desakan itu, tertuang dalam salah satu putusan majelis eksaminasi, yang merupakan analisa kritis terhadap kemandirian hakim dalam mengambil keputusan.

Sidang eksaminasi sendiri sudah dilakukan sebanyak 2 kali dengan anggota majelis yakni Hamzah Baharuddin, eks ketua KPU Sulsel Mappinawang, serta akademisi Andi Luhur Priyanto. Kesimpulan sidang tersebut, dibacakan Kamis (6/9/2018), dihadapan pemerhati kepemiluan, hukum, serta komisioner KPU Sulsel.

"Mendesak komisi II DPR RI mengevaluasi kewenangan DKPP RI yang terkesan menjadi predator bagi penyelenggara. Juga mendesak, DKPP membentuk majelis kehormatan, untuk memeriksa dugaan mal-praktek," terang ketua Ikadin Sulsel Abdul Muthalib, Kamis (6/9/2018).

Menurut Muthalib, putusan yang dikeluarkan DKPP RI untuk memecat KPU kota Palopo sudah bertentangan dengan norma dan asas dalam perundang-undangan. Termasuk, DKPP dinilai sudah melakukan intervensi terhadap kedewasaan penyelenggara.

Muthalib melanjutkan, DKPP seharusnya, menjadi lembaga penegak kode etik penyelenggara, bukan lembaga yang berwenang melakukan penafsiran terhadap ketentuan pasal dalam UU No 10 tahun 2016 yang jadi kewenangan Kemendag.



(kem)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads