Dewan Belum Berani Rekomendasikan Pembelajaran Tatap Muka

Senin, 17 Agustus 2020 - 15:56 WIB
loading...
Dewan Belum Berani Rekomendasikan Pembelajaran Tatap Muka
DPRD Makassar belum berani untuk memberikan rekomendasi pembelajaran tatap muka di Makassar. Foto: Sindonews/dok
A A A
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, masih belum mau memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menggelar pembelajaran tatap muka.

Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir masih enggan memberikan rekomendasi, meski telah ada tren penurunan angka penularan.



"Saya tidak berani merekomendasikan untuk melakukan sistem pembelajaran offline ( tatap muka ) resikonya masih tinggi sekali, jadi lebih baik nda usah dulu," kata legislator Golkar ini.

Selain sebagian besar wilayahnya masih zona merah, dirinya melihat kecenderungan masyarakat yang kurang disiplin juga menjadi salah satu penyebab Makassar dianggap masih sulit menerapkan pembelajaran offline.

Terlebih anak-anak dianggap paling berpotensi terjangkit atau menjadi carrier karena dianggap belum paham dengan situasi saat ini.

Lebih jauh, saat ini Wahab meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar untuk fokus pada sistem daring, karena beberapa sistem diaggap masih butuh peningkatan.

"Disdik fokus dululah sama sistem daring kita, berani saja belanjakan uang APBD kita untuk mendukung proses belajar mengajar jarak jauh itu, tidak ada yang penting selain kelancaran pendidikan anak-anak kita saat ini," katanya lagi.

Pembelajaran tatap muka sempat hangat dibicaran setelah adanya izin dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bagi zona hijau dan kuning, untuk melangsungkan pemebelajaran di kelas. Mengingat status Makassar secara keseluruhan, pemerintah kota masih belum memberikan izin untuk penerapan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat.

Meski demikian pemkot tetap mengkaji skema pemebelajarannya guna persiapan jika Makassar nantinya telah memasuki zona kuning. (Baca Juga: Kadisdik Kota Makassar Amalia Malik.

Lebih lanjut kara Amalia, nantinya sistem pembelajaran menerapkan pembatasan tertentu. Untuk SMP dibatasi maksimal empat jam dengan sistem shift. Kelas tujuh nantinya hari Senin, kelas delapan Selasa dan kelas sembilan Rabu dan diulang kembali pada Kamis, Jumat dan Sabtu begitu pula untuk SD kelas 1 dan 2 hari Senin, 3 dan 4 Selasa kemudian 5 dan 6 Rabu dan seterusnya.

"Kita masih mengkaji dan mendalami sambil melihat proses pengedalian COVID-19. Kita lihat dulu perjalanannya, jangan kita terlalu cepat," lanjut Amalia.

(agn)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2361 seconds (0.1#10.140)