alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kasus Fee 30 Persen, Kopel Sebut Ada Indikasi Korupsi Berjamaah

Hasdinar Burhan
Kasus Fee 30 Persen, Kopel Sebut Ada Indikasi Korupsi Berjamaah
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Kasus fee 30 persen terus bergulir di Mabes Polri, bahkan telah memeriksa sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Kota Makassar, termasuk sejumlah anggota DPRD Kota Makassar. Komite Pengawas Legislatif (Kopel) sebut ada indikasi korupsi berjamaah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Komite Pengawas Legislatif, Musaddaq menilai ada indikasi korupsi berjamaah antara legislatif dan eksekutif. Indikasi ini semakin menguat pascapemeriksaan sejumlah pejabat pemerintah kota Makassar oleh Mabes Polri.

"Saya kira ini sudah masuk ke ranah hukum, artinya anggota dewan yang terindikasikan korupsi berjamaah. Ya, memang kuat dugaan bahwa ada seperti itu, buktinya sudah ada beberapa anggota dewan yang dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa," kata Dadang sapaan akrabnya, Rabu (12/9/2018).

Karena itu, ia mengimbau agar kasus ini diusut hingga tuntas. Pihak Kepolisian, harus memeriksa pejabat eksekutif dan legislatif yang terindikasi terlibat dalam kasus ini. Karena ia menilai ada kongkalikong soal pembagian fee yang tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, tapi dilakukan secara berjamaah.

"Kami akan mendorong agar pihak kepolisian lebih proaktif lagi untuk menelusuri semua pejabat yang terlibat, baik eksekutif maupun legislatif yang terlibat disitu. Karena saya pikir, indikasinya ini tidak hanya melibatkan satu dua orang, tetapi saya kira ini ada indikasi ini lintas jabatan, karena ada pihak legislatif dan eksekutif. Tinggal bagaimana kemudian pihak kepolisian mengembangkan pemeriksaan nya supaya bisa tuntas," katanya.

Ia pun mengimbau agar kasus ini diselidiki secara terbuka dan transparan agar masyarakat sipil dapat turut serta mengawal penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Apalagi, sejak awal, kasus ini sudah menjadi konsumsi publik dan tidak boleh ada lagi yang ditutup-tutupi.

"Saya kira ini bukan rahasia, Ini sudah menjadi konsumsi publik, sehingga ini tidak boleh lagi ditutup-tutupi. Kita ingin bahwa pihak kepolisian meng-clear-kan indikasi adanya kasus korupsi pembagian fee 30 persen ini. Ini juga memberikan pembuktian bahwa kasus-kasus korupsi yang mandek ini bisa direspon cepat atau kah bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian di kota Makassar," katanya.

"Dan pihak kepolisian kita harapkan tidak tebang pilih karena pasti ada otaknya, ini ada skenario yang menurut saya perlu diungkap secara terbuka oleh publik tanpa memandang kepada siapa, ini harus memiliki efek jera," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengkritik soal transparansi pembahasan APBD yang selama ini memang terkesan rahasia atau ditutup-tutupi. Akibatnya, hal ini menimbulkan kecurigaan publik adanya transaksi-transaksi gelap yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif.

"Ada apa sebenarnya kenapa pembahasan APBD dilakukan tertutup? APBD itu adalah uang rakyat, yang dibahas adalah dokumen publik bukan rahasia negara, kenapa ditutup?," katanya.

Dengan mencuatnya kasus ini, jelasnya, ia berharap ada efek jera sehingga tak ada lagi pembahasan anggaran yang bersifat rahasia dan ditutup-tutupi.

"Kalau kemudian ini masih tradisi-tradisi melakukan pembahasan APBD secara tertutup, maka patut kita curigai disitu ada praktek-praktek korupsi," tambahnya.

Diketahui saat ini Mabes Polri sudah memeriksan Anggota Banggar DPRD Makassar terkait dengan kasus ini.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads