alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Rasio Gini Kepemilikan Tanah Masih Jomplang

Hasdinar Burhan
Rasio Gini Kepemilikan Tanah Masih Jomplang
Kegiatan Rembuk Nasional Pertanahan oleh Insitut Lembang Sembilan Tahun 2018 di Hotel Claro, Makassar, Rabu (12/09/2018). Foto : Istimewa

MAKASSAR - Rasio penguasaan tanah di Indonesia masih jomplang. Berdasarkan konsep gini rasio penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1% penduduk yang menguasai 59% sumber daya agraria, tanah, dan ruang.

Hal ini dipaparkan oleh Pengamat Hukum Agraria, Hamdan Zoelva dalam Rembuk Nasional Pertanahan oleh Insitut Lembang Sembilan Tahun 2018 di Hotel Claro, Makassar, Rabu (12/09/2018).

Ia menjelaskan program strategis agraria dan tata ruang 2016-2019 mendesak diselesaikan, mengingat baru 45% bidang tanah di Indonesia yang terdaftar dan bersertifikat.



"Ini berarti tanah di negara kita itu hanya dikuasasi oleh segelintir orang. Hal ini perlu perhatian serius karena ada ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah," ungkapnya.

Ketiadaan sertifikat bukan hanya membuat masyarakat tidak mendapat akses ke perbankan formal, namun menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa serta konflik.  

Sementara itu, Menteri Agraria, Sofyan Djalil dalam sambutannya mengakui jika persoalan ketimpangan penguasaan tanah ini menjadi salah satu konsen dari pemerintah untuk mewujudkan kebijakan pertanahan yang berkeadilan.

Ia mengatakan kementerian memiliki peran strategis untuk memastikan tanah dan tata ruang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Maka itu kementerian mencanangkan tiga program strategis 2016-2019.

Ketiga program strategis itu antara lain percepatan legalisasi aset secara sistematis hingga 23,21 juta bidang. Saat ini ada sekitar 40 juta tanah yang sudah bersertifikat, tahun lalu ada sekitar 5 juta sertifikat yang dikeluarkan. Sedangkan tahun ini, kementerian menargetkan sekitar 7 juta sertifikat tanah. Tahun depan, kementerian menargetkan 9 juta bidang tanah bersertifikat.

“Apabila semua sudah bersertifikat, maka persoalan konflik dan sengketa bisa diminimalisir,” katanya.

Program strategis lainnya adalah terkait percepatan pengadaan tanah untuk mendukung program strategis pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, jalan tol sepanjang 7.338 kilometer, 24 bandara, jalur kereta api sepanjang 3.258 kilometer, 12 kawasan ekonomi khusus, 15 kawasan industri, 78 unit stasiun bahan bakar gas, dan dua kilang minyak.

Untuk mendukung program strategis pembangunan, ia mengakui pemerintah terkendala karena adanya mafia tanah yang sulit diungkap. Ia mengakui nama mafia tanah itu tidak asing di telinga masyarakat, namun sulit dibuktikan sampai kemudian menjadi kasus.

"Mafia tanah ini terdengar tapi kita gak bisa membuktikan sampai terbukti, sampai ditangkap oleh Kepolisian, Kejaksaan, dibawa ke pengadilan. Yang kita lakukan adalah mencegah supaya ke depan itu tidak terjadi lagi hal yang sama,” ulasnya.

Kemudian program strategis pelaksanaan reforma agraria dengan total 9 juta hektar yang terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, 3,9 juta hektar tanah legalisasi aset masyarakat, 0,4 juta hektar tanah terlantar, dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan.

Dia mengaku kementerian terus melakukan deregulasi dan debirokratisasi kebijakan khususnya dalam pelayanan pertanahan, dan kegiatan penataan ruang.

“Masih di DPR, kemudian dewan dan kita sepakat bahwa di Komisi 2 kita akan selesaikan. Gak ada kendala. Kan, mulai depan kita mulai intensif bicara. Mudah-mudahan, di DPR bisa selesai,” jelasnya.

Sedangkan, Ketua Umum LPP L.9, Alwi Hamu mengatakan masalah pertanahan menjadi krusial dan sudah menjadi program pemerintah menetapkan kepemilikan tanah kepada masyarakat. Hambatannya, program ini terhambat lantaran banyak kepentingn peribadi. Hal ini juga menghalangi pembangunan infrastruktur.

“Kedepan masalah konflik agraria tidak ada habis-habisnya. Banyak yang mengeruk keuntungan misalnya dengan akta palsu. Sehingga terjadi masalah yang berujung di persengketaan yang berlarut-larut,” jelasnya.

Karena itulah, melalui rembuk nasional ini, jelasnya, pihaknya mencoba mencari solusi terhadap konflik-konflik yang terjadi selama ini karena ketimpangan penguasaan tanah.  “Kita mencoba membicarakan penyebab terjadinya konflik hak atas tanah, mencari solusi agar bisa diselesaikan secara bersama-sama,” katanya.



(bds)

Berita Terkait
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads