alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Rasio Gini Kepemilikan Tanah Masih Jomplang

Hasdinar Burhan
Rasio Gini Kepemilikan Tanah Masih Jomplang
Kegiatan Rembuk Nasional Pertanahan oleh Insitut Lembang Sembilan Tahun 2018 di Hotel Claro, Makassar, Rabu (12/09/2018). Foto : Istimewa

MAKASSAR - Rasio penguasaan tanah di Indonesia masih jomplang. Berdasarkan konsep gini rasio penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1% penduduk yang menguasai 59% sumber daya agraria, tanah, dan ruang.

Hal ini dipaparkan oleh Pengamat Hukum Agraria, Hamdan Zoelva dalam Rembuk Nasional Pertanahan oleh Insitut Lembang Sembilan Tahun 2018 di Hotel Claro, Makassar, Rabu (12/09/2018).

Ia menjelaskan program strategis agraria dan tata ruang 2016-2019 mendesak diselesaikan, mengingat baru 45% bidang tanah di Indonesia yang terdaftar dan bersertifikat.

"Ini berarti tanah di negara kita itu hanya dikuasasi oleh segelintir orang. Hal ini perlu perhatian serius karena ada ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah," ungkapnya.

Ketiadaan sertifikat bukan hanya membuat masyarakat tidak mendapat akses ke perbankan formal, namun menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa serta konflik.  

Sementara itu, Menteri Agraria, Sofyan Djalil dalam sambutannya mengakui jika persoalan ketimpangan penguasaan tanah ini menjadi salah satu konsen dari pemerintah untuk mewujudkan kebijakan pertanahan yang berkeadilan.

Ia mengatakan kementerian memiliki peran strategis untuk memastikan tanah dan tata ruang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Maka itu kementerian mencanangkan tiga program strategis 2016-2019.

Ketiga program strategis itu antara lain percepatan legalisasi aset secara sistematis hingga 23,21 juta bidang. Saat ini ada sekitar 40 juta tanah yang sudah bersertifikat, tahun lalu ada sekitar 5 juta sertifikat yang dikeluarkan. Sedangkan tahun ini, kementerian menargetkan sekitar 7 juta sertifikat tanah. Tahun depan, kementerian menargetkan 9 juta bidang tanah bersertifikat.

“Apabila semua sudah bersertifikat, maka persoalan konflik dan sengketa bisa diminimalisir,” katanya.

halaman ke-1 dari 3
Berita Terkait
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads