alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

ACC Minta Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Fee 30%

Mustafa Layong, Budi Santoso
ACC Minta Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Fee 30%
KASUS DUGAAN KORUPSI FEE 30 PERSEN. ACC Sulawesi minta Bareskrim usut aliran dana pemotongan anggaran kasus tersebut.

MAKASSAR - Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi 30% pemotongan anggaran kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kecamatan se-Kota Makassar.

Menurut Peneliti ACC Sulawesi, Anggareksa, kasus dugaan korupsi yang tengah diusut Bareskrim itu menarik perhatian publik.

"Yang menarik dari kasus ini adalah karena terjadi secara sistematis, masif dan terstruktur. Melibatkan banyak pihak dan fee 30% tersebut hampir terjadi di semua SKPD dan camat se Kota Makassar," katanya kepada SINDOnews, Kamis (13/09/2018).

Kata Angga, banyak pihak mestinya menjadi fokus penyidik, seperti pengguna anggaran di lingkup kecamatan mau pun SKPD. Termasuk peranan oknum legislator khususnya badan anggaran (banggar) sebagai pengawas.

Dia menilai, dalam kasus bagi-bagi fee anggaran, membuka peluang besar keterlibatan oknum legislator. Sebab dalam proses penganggaran yang diajukan SKPD mesti melalui DPRD untuk disetujui.

"Nah biasanya disini ada titipan dari legislator agar anggaran tersebut disetujui untuk masuk dalam APBD atau APBD Perubahan. Jadi kewenangan legislator sangat besar karena berhak menolak atau menyetujui anggaran yang diajukan tiap SKPD menimbulkan tarik ulur kepentingan," kata Angga.

Terlepas dari itu, ACC Sulawesi mendorong pengawasan publik terhadap pengusutan yang dilakukan Bareskrim Polri. Agar penyidikan dilakukan serius dan membongkar semua mafia anggaran tanpa tebang pilih.

"Harus didesak Bareskrim agar serius menangani kasus ini, karena banyak pihak yang terlibat dan mereka mempunyai koneksi politik," pungkasnya.

Sementara itu, Informasi yang diperoleh SINDOnews, aliran dana fee 30 % itu mengalir ke rekening sejumlah anggota DPRD Makassar. Nilainya Rp25 juta hingga Rp50 juta.

Bahkan sumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyebutkan, jika aliran dana tersebut telah digunakan oknum DPRD Makassar untuk berumroh berasal dari pihak kecamatan.

Baca juga : Bareskrim Agendakan Pemeriksaan Ulang 11 Legislator Makassar



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads