alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Data ASN Terlibat Korupsi Perintah SKB Tiga Menteri Dirahasiakan

Chaeruddin
Data ASN Terlibat Korupsi Perintah SKB Tiga Menteri Dirahasiakan
SKB TIGA MENTERI. Data ASN Korupsi di lingkup Pemkot Palopo dan Pemkab Luwu dirahasiakan. Foto : Ilustrasi/SINDOnews

PALOPO - Tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi belum dipahami sejumlah pemerintah kabupaten (Pemkab) di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Seperti halnya yang disampaikan Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Luwu, H Sulaiman. Menurutnya, pemerintah daerah sejauh ini belum memahami persis seperti apa mekanisme pelaksanaan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 180/6867/SJ dan SKB tiga menteri nomor 182/6597/SJ, nomor 15 tahun 2018 dan nomor 153/KEP/2018.

"Saya juga belum melihat langsung surat tersebut, baru sebatas kabar di media. Jadi saya belum bisa berbicara banyak, apalagi menyampaikan soal data, mekanismenya belum turun," akunya kepada SINDOnews, Jumat (14/09/2018).

Disamping itu, Sulaiman bahkan tidak ingin membeberkan data ASN yang terlibat korupsi dengan alasan etika pejabat. Meski diakuinya ada sejumlah ASN di Luwu yang terlibat korupsi dan telah inkrah namun tidak mendapat sanksi.

Sementara itu, mantan Kepala Inspektorat Luwu, H Lahmuddin menyebutkan sedikitnya 16 ASN di Kabupaten Luwu yang terlibat kasus korupsi sejak 10 tahun belakangan ini.

Berdasarkan informasi yang diperoleh SINDOnews, dari 2.357 ASN koruptor di Indonesia yang bakal dipecat dan gajinya diberhentikan, 30 orang diantaranya adalah ASN di Provinsi Sulawesi Selatan, satu ASN berkantor di Pemprov Sulsel dan 29 lebihnya berkantor terpisah di pemerintah kabupaten/kota.

Terpisah, Kepala BPKAD Kota Palopo, Hamzah Jalante saat dikonfirmasi tidak ingin berkomentar lebih jauh menyangkut jumlah ASN yang terlibat korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.

Hanya saja, dirinya memastikan jika SKB tiga menteri itu sudah diterapkan di Pemkot Palopo. "Sudah ada, sudah ada yang dihapus gajinya, data lengkapnya mungkin kepala inspektorat bisa memberikan keterangan," singkatnya.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads