alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Jadi Tim Jokowi-Ma'ruf, NA : Kalau Tidak Melanggar, Why Not

Luqman Zainuddin
Jadi Tim Jokowi-Maruf, NA : Kalau Tidak Melanggar, Why Not
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) mengaku tak keberatan namanya dimasukkan dalam susunan tim kampanye bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Maruf Amin. Foto : SINDOnews

MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) mengaku tak keberatan namanya dimasukkan dalam susunan tim kampanye bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Posisi apapun, asalkan tak melanggar Peraturan KPU (PKPU).

"Belum, belum ada (kepastian_red). Kan PKPU-nya ada, tidak bisa (jadi ketua tim). Kalau penasehat, oke. Saya lihat PKPU-nya, kalau memang tidak melanggar, why not?," ungkap Nurdin Abdullah saat ditemui usai Deklarasi Pemilu 2019 Damai, Aman, dan Sejuk di anjungan Pantai Losari.

Sekadar diketahui, nama Nurdin Abdullah memang sejak beberapa hari lalu diisukan masuk dalam struktur tim sukses Jokowi - Ma'ruf di Sulsel sebagai tim penasehat. Namun, saat ini belum ada kepastian.

Meski diadang PKPU, menurut Nurdin, secara pribadi dia tetap mendukung Jokowi untuk kembali menjabat sebagai Presiden pada periode ke dua. Menurut Nurdin, ia punya kedekatan secara emosional.

"Sudah jelas kok, secara pribadi saya (dukung_red) pak Jokowi. Saya satu korps, sama-sama orang kehutanan kok, sejak dulu," sebut Nurdin Abdullah.

Eks bupati Bantaeng 2 periode itu juga menyebutkan, jika Jokowi adalah sosok yang dibutuhkan oleh Indonesia, dan secara khusus Sulsel. Nurdin menyebut Jokowi sederhana, dan tak punya nafsu kekuasaan.

"Ini yang kita dambakan. Saya secara pribadi mendukung Jokowi, tanpa harus menjelekkan orang lain," pungkas guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) ini.

Dikonfirmasi terpisah, Humas KPU Sulsel Asrar Marlang menyebutkan, jika kepala daerah sebenarnya hanya dilarang untuk menjadi ketua tim saja. Sementara untuk posisi lainnya, seperti dewan penasehat, tak dilarang.

Namun, kata Asrar, jika kepala daerah yang akan melakukan kampanye, harus mengajukan cuti andai terdaftar sebagai juru kampanye salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden RI sesuai UU 7 2017 tentang Pemilu, dan PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

"Boleh cuti. Mengajukan permohonan cuti, untuk bupati wali kota ke Gubernur, untuk gubernur ke Mendagri. Mereka cuti pada saat kampanye saja," sebut Asrar Marlang.

Kepala daerah yang cuti pun tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. Mereka juga menjalani cuti di luar tanggungan negara.



(sss)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads