alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Ini Penyebab Pemotongan Anggaran Rp36 Miliar pada Dinkes Makassar

Vivi Riski Indriani
Ini Penyebab Pemotongan Anggaran Rp36 Miliar pada Dinkes Makassar
KADISKES. Anggaran untuk Dinkes Kota Makassar dipangkas menjadi Rp Rp396,77 miliar pada APBD Perubahan, dari sebesar Rp433,17 miliar yang disiapkan dalam APBD 2018. Foto: Dok/SINDOnews

MAKASSAR - Anggaran untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar dipangkas menjadi Rp Rp396,77 miliar pada APBD Perubahan (APBD-P), dari sebesar Rp433,17 miliar yang disiapkan dalam APBD 2018.

Kepala Dinas Kesehatan, Naisya Tun Azikin mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pemangkasan anggaran hingga Rp36.4 miliar pada APBD Perubahan. 

Menurutnya ada anggaran dana DAK JKN senilai Rp17 miliar untuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD Khusus Dadi, yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun anggaran tersebut masuk dalam dana DAK pemerintah kota, sehingga harus dikembalikan.



 

"Ada dana DAK JKN, itu waktu pengiriman daftar dana DAK untuk anggaran Kota Makassar masuk didalamnya Rp17 miliar, ternyata itu alokasi untuk pemerintah provinsi yaitu RSUD Khusus Dadi. Tapikan ada Makassarnya, jadi tercampur disitu baru sudah terlanjur masuk didalam APBD kita, jadi dikeluarkan di perubahan," jelas Naisya, Senin (17/9/2018).

 

Selain itu, pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua yang tak sesuai target. Dimana, pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp49 miliar tidak bisa diserap secara maksimal. Proyek tersebut bahkan mengalami gagal lelang hingga dua kali, sehingga konsultan perencana hanya berani melanjutkan lelang dengan anggaran Rp26,7 miliar dengan sisa waktu pengerjaan kurang dari enam bulan.

 

"Tiga kali tender baru ada pemenang. Dilelang ketiga, kita konsultasi kembali dengan konsultan perencana, dia (konsultan) langsung menghitung dengan waktu hanya tinggal empat bulan tidak mungkin menghabiskan anggaran Rp49 miliar, yang bis hanya sebagian makanya dipotong," lanjutnya.

 

"Daripada kita paksakan lelang Rp49 miliar ternyata yang selesai 50%, ini justru fatal. Dan kemungkinan kalau kita lelang dengan anggaran Rp49 miliar dengan waktu tiga sampai empat bulan maka tidak ada yang mau ikut tender karena tidak mampu menyelesaikan, dan itu adalah sarannya konsultan perencana dan memang harus kita ikuti," tambahnya. 

 

Naisya juga berharap bahwa program Dinas Kesehatan yang saat ini sementara dilelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak lagi gagal, termasuk pembangunan puskesmas. Sehingga, tahun ini seluruh proyek pengadaan yang telah dianggarkan melalui APBD bisa terlaksana secara maksimal.

 

"Kita harapkan agar tidak gagal lelang. Artinya, kalau ada yang berani ikut lelang berarti dia mampu menyelesaikan dan kita akan tuntut dia (rekanan) untuk selesai," ungkapnya. 

 

Kata dia, proyek yang mengalami gagal lelang juga menjadi salah satu penyebab anggaran Dinas Kesehatan tidak mampu terserap dengan baik. Akibatnya, pada monitoring dan evaluasi (monev) di triwulan kedua kemarin dinasnya masuk dalam kategori zona merah.

 

"Semua belanja modal yang kita harapkan di triwulan kedua sudah bisa mereka (rekanan) ambil uang muka, tapi dengan lelang yang tertunda akhirnya tidak ada pemenang tidak ada yang ambil uang muka," tuturnya. 

 

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto menambahkan bahwa anggaran Dinas Kesehatan yang tidak terpakai akan dialihkan untuk pengerjaan jalan. 

 

"Sudah dialihkan ke jalan. Itukan karena pembangunan fisik yang tender sampai tiga kali tapi gagal terus," sebut Danny.

 

 

 



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook