alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Batas Usia CPNS K2 Tidak Bisa Diubah, BKN Minta Pemda Beri Solusi

Syachrul Arsyad
Batas Usia CPNS K2 Tidak Bisa Diubah, BKN Minta Pemda Beri Solusi
DEMO HONORER. Kepala Kanreg IV BKN Wilayah Makassar, Sayadi meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan alternatif atas tuntutan tenaga honorer K2 terkait CPNS. Foto: Maman Sukirman/SINDOnews

MAKASSAR - Kepala Kantor Regional (Kanreg) IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wilayah Makassar, Sayadi meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan alternatif atas tuntutan tenaga honorer K2 terkait CPNS.

Tenaga K2 mendesak agar langsung diangkat menjadi CPNS dan ikut dalam seleksi CPNS tanpa batasan maksimal usia bisa diakomodir. Namun hingga saat ini pemerintah pusat belum memberikan solusi terbaik atas tuntutan tersebut.

Sayadi menilai, pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan-RB tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Pemerintah daerah (pemda) juga tidak bisa serta merta melemparkan tanggung jawab seluruhnya ke pusat.

Apalagi batas maksimal usia 35 tahun dalam pendaftaran CPNS sudah tidak bisa direvisi lagi. Selanjutnya, kata dia, pemda baik provinsi, kabupaten, kota juga harus bersiap-siap memberikan alternatif atas masalah K2 kedepan.

"Banyak yang menuntut ini agar tenaga honorer diikutkan semua. Tapi kan sudah ada aturan keluar dan ini sudah tidak bisa revisi lagi," beber Sayadi pada SINDOnews, Rabu (19/9/2018).

Menurut Sayadi, aturan yang ditetapkan Kemenpan-RB sudah dipertimbangkan baik-baik. Tidak hanya melihat sisi kemanusiaan saja, pertimbangan agar mengangkat seluruh tenaga honorer memang menyulitkan negara.

"Kemenpan dan kementerian keuangan kan sudah mempertimbangkan, untuk mengangkat seluruh pegawai tenaga honorer, belanja pegawainya bisa-bisa negara ini collapse," beber dia.

Dilanjutkan Sayadi, kondisi keuangan negara maupun daerah tidak akan mampu membayar jika seluruh tenaga honorer diangkat. Apalagi jumlahnya mencapai ratusan ribu di seluruh Indonesia.

"Jadi mau dikemanakan? Yah, waktu itu kan ada informasi dari Menpan sebelumnya. Tergantung dari pemerintah daerah, kalau masih membutuhkan, silahkan, tapi tanggung jawab sendiri. Kalau tidak sanggup (membayar) ya diberhentikan. Dikasih batas waktu berapa tahun (bekerja) kemudian diberhentikan," pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Fakshirie Radjamilo mengatakan, masih terus memperjuangkan nasib K2 ke pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB.

"Kita tetap mengusahakan ke pemerintah puaat. Yang jelas kita berharap ada kebijakan dari pemerintahlah (untuk mengakomodir K2)," beber Ashari saat ditemui di kantornya usai mengumumkan penerimaan CPNS.

Ditambahkan, pendaftaran CPNS rencananya akan dibuka mulai 26 September mendatang. Informasi detai terkait ini, bisa diakses melalui portal sscn.bkn.go.id.



(kem)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads