Dewan Sebut Sistem Perencanaan Dinas Perumahan Bulukumba Tidak Beres

BULUKUMBA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menilai sistem perencanaan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan tidak beres. Hal itu dianggap menjadi penyebab banyaknya pekerjaan yang terbengkalai.

Anggota Komisi C DPRD Bulukumba, Andi Zulkarnain Pangki dalam rapat dengar pendapat (RDP) mengatakan, Komisi C menemukan banyaknya utang yang belum terbayarkan, bahkan hingga tahun pekerjaan tahun 2018.



“Waktu monitoring kami mendapati banyak kegiatan-kegiatan yang tidak selesai 100%. Ada yang selesai tapi tidak tepat sasaran ke masyarakat,” katanya, Minggu (23/8/2020).

Ketua Fraksi PAN itu melanjutkan, realisasi anggaran saat ini pada dinas tersebut baru rampung sekitar 70%, namun sisa anggaran tentunya harus tertuang di sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

“Nah sisa anggaran itu seharusnya dibayarkan utang-utang yang belum tuntas kemarin, bahkan utang yang ada di tahun 2018 itu,” tuturnya.

Menurut Andi Nain sapaan akrab Andi Zulkarnain Pangki, berapapun anggaran yang tersisa dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba harus tertuang ke SiLPA.

“Paling banyak menyangkut masalah pengeboran, OPD terkait mesti memprogramkan geolistrik. Intinya program pengeboran harus ada solusi, adanya geolistrik dan juga pelatihan-pelatihan geolistriknya,” pinta Andi Nain.

Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang bertujuan mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah.



“Terkait sistem perencanaan, harus benar-benar terencana dengan baik sehingga penganggarannya bisa terukur. Jauh sebelum OPD menjemput penyusunan rencana kerja (renja),” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Bulukumba, Asdar Bennu yang dikonfirmasi belum memberikan respons terkait apa yang disampaikan Komisi C DPRD Bulukumba.