alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Naskah Akademik Ranperda Perlindungan Laut dan Perikanan Disusun

Hasdinar Burhan
Naskah Akademik Ranperda Perlindungan Laut dan Perikanan Disusun
Kekayaan sumber daya alam bawah laut perairan laut milik Indonesia. Foto : Ilustrasi/Dok/SINDOnews

MAKASSAR - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menginisiasi rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perlindungan potensi kekayaan laut dan perikanan yang hingga saat ini belum memiliki regulasi yang memadai.

Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Sulsel, Imbar Ismal, inisiasi ranperda tersebut bertujuan untuk melindungi sumber kekayaan laut dan perikanan di Sulsel. Apalagi sejumlah sumber daya saat ini terancam mengalami kerusakan, seperti biota laut atau hutan mangrove.

“Jadi, di sini kita melindungi semua potensi-potensi laut seperti mangrove dan nelayan juga kita lindungi betul-betul agar bisa menjaga biota laut, itu paling penting," ujarnya.

Karena itulah, pihaknya mulai menyusun ranperda perlindungan potensi kelautan dan perikanan. Rencana tersebut dimulai dengan melakukan pembahasan ranperda bersama tim penyusun naskah akademik, Jumat (21/09/2018).

"Kita lihat ada beberapa hutan mangrove sudah jadi tambak dan sebagainya, padahal itukan mangrove harus dilindungi. Daerah mana itu, di Kabupaten Barru dan ada daerah lain seperti di Luwu. Sebenarnya ini baru pertama kali, naskahnya baru kita pelajari apa-apa sebenarnya diatur disini," sambung Imbar.

Rancangan ranperda inisiasi tersebut diberi judul "Perlindungan Potensi Kawasan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan" dan rencananya mulai dijalankan setelah pembahasan APBD perubahan Sulsel 2018 berlangsung.

Sementara Tim Penyusun Naskah Akademik asal Universitas Negeri Sulawesi Barat, Ikawati mengatakan, pihaknya diberikan amanah untuk menyusun naskah akademik yang pada akhirnya naskah itu akan melahirkan ranperda khusus terkait pelindungan potensi kelautan dan perikanan di Sulsel.

"Ada tiga poin kita kaji yakni, kajian hukum biasa disebut yuridis, kemudian filosofis, dan sosiologis. Ketiganya yang mau bahas nanti, kemudian setelah dari sini akan dibawa ke dewan (legislasi) untuk dibuatkan peraturan daerahnya," sebutnya.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads