alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Batasi Randis OPD, Eselon IV Hanya Boleh Gunakan Motor 150 CC

Syachrul Arsyad
Batasi Randis OPD, Eselon IV Hanya Boleh Gunakan Motor 150 CC
GUBERNUR TINJAU RANDIS. Pemprov Sulsel bakal membatasi penggunaan kendaraan dinas (randis) bagi para pejabat di tiap organisasi perangkat daerah (OPD). HAl itu untuk efisiensi anggaran. Foto: Syachrul Arsyad/SINDOnews

MAKASSAR -

Pemprov Sulsel bakal membatasi penggunaan kendaraan dinas (randis) bagi para pejabat di tiap organisasi perangkat daerah (OPD). HAl itu untuk efisiensi anggaran.

Kepala Bagian Pengamanan Aset Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Setda Sulsel, Adnan Nawawi menjelaskan, pembatasan penggunaan randis di tiap OPD berdasarkan petunjuk Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Berdasarkan imbauan gubernur, biro aset diminta untuk meelelang kendaraan yang dinilai tidak layak dan biaya pemeliharaannya tergolong tinggi.

"Rencananya mau ditertibkan kendaraan dinas ini agar dimaksimalkan pemanfaatannya. Kendaraan sudah tidak layak akan dilelang. Itu jika biaya pemeliharaannya sudah tinggi. Kalau dilelang kan nanti itu bisa menjadi pendapatan daerah. Nanti kita lakukan pendataan ulang," tutur Adnan yang ditemui di kantornya, Jumat (21/9/2018).

Rencana kedepan yang berhak memakai kendaraan itu hanya pejabat eselon III dan kepala dinas. Atau hitungan 5 kendaraan tiap OPD, untuk jenis kendaraan roda empat.

"Jadi nanti yang berhak memakai kendaraan dinas itu hanya eselon III. Eselon III itu rata-rata di OPD itu hanya empat ditambah satu kepala dinas. Jadi maksimal 5 kendaraan dinas, ya" tegas dia.

Lima kendaraan dinas tersebut, kata Adnan, dinamakan kendaraan jabatan dinas. Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2016, hanya dipersilakan memakai kendaraan berspesifikasi 1.500 cc, itupun khusus eselon III.

"Itu cc bukan merk nah. Jadi bisa avanza atau rush. Jadi untuk eselon II hanya boleh memakai 2.000 cc, seperti innova. Untuk eselon IV hanya boleh memakai kendaraan motor maksimal 150 cc," lanjutnya.


Namun, di luar dari kendaraan pejabat tersebut, Adnan tak menampik tiap OPD diperbolehkan menambah satu lagi kendaraan operasional. Kendaraan ini boleh digunakan siapa saja dalam lingkup OPD bersangkutan.

Dia menambahkan, jika sewaktu-waktu seorang pejabat dimutasi ke OPD lain, maka kendaraan dinasntlya tidak boleh dibawa serta. Mutasi jabatan, tidaj bisa serta merta mengikutkan kendaraan dinas.

"Ini dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No. 19/2016. Boleh ji dipindahkan tapi dilapor ke pak gubernur selaku pemegang kekuasaan barang milik daerah. Jadi namanya dimutasi pencatatannya baru ditetapkan status penggunaannya," papar dia.

Data dari Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Setda Sulsel menunjukkan, Pemprov Sulsel memiliki total kendaraan dinas sebanyak 2.846. Dengan rincian, kendaraan roda empat 1.038 unit, kendaraan roda dua 1.485 unit, kendaraan lainnya 323 unit.

"Data itu masih akan kita evaluasi lagi. Nanti kita lihat kendaraan mana yang sudah tidak layak dan akan dilelang. Jadi perlu ditelusuri kembali," pungkas Adnan.

 





(kem)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads