alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Konflik Masalah Lahan Tinggi, Sulsel Darurat Agraria

Supyan Umar
Konflik Masalah Lahan Tinggi, Sulsel Darurat Agraria
Amsuka menyebut Sulsel dalam situasi darurat agraria. Dalam satu tahun terakhir, puluhan petani di empat kabupaten bermasalah hukum karena konflik lahan. Foto: Supyan Umar/SINDOnews

MAKASSAR - Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Agraria (Amsuka) menyebut Sulsel dalam situasi darurat agraria. Dalam satu tahun terakhir, puluhan petani di empat kabupaten berurusan dengan hukum gara-gara konflik masalah lahan.  

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang merupakan bagian dari Amsuka mencatat ada 37 orang berurusan dengan kepolisian akibat konflik agraria dari pertengahan 2017 hingga medio 2018. Jumlah itu meningkat drastis jika dibandingkan dengan kasus serupa pada periode yang sama 2016-2017.

Kepala Divisi Tanah dan Lingkungan LBH Makassar, Edi Kurniawan Wahid mengatakan, dari 37 orang itu, sebagian besar di antaranya telah dijatuhi vonis. Termasuk sembilan orang divonis gara-gara protes terhadap proyek PLTA di Seko, Luwu Utara. Konflik agraria Seko sudah terjadi dari tahun sebelumnya.  

“Di Soppeng, tiga orang vonis bebas, dua orang masih proses, satu vonis bersalah. Objek dari  kasus ini ada dalam hutan lindung di Kecamatan Lalabata. Masyarakat dilaporkan oleh pihak kehutanan,” kata Edi Kurniawan di sela-sela pemaparan “Sulsel Darurat Agraria” yang dilaksanakan Amsuka Sulsel di Warkop Rumah Independen, Makassar, Jumat (21/9).

LBH merupakan bagian dari Amsuka bersama-sama dengan KPA Sulsel, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, dan sejumlah organisasi lain. Menjelang Hari Tani Nasional pada 24 September 2018 nanti, Amsuka Sulsel menyatakan keprihatinannya atas ketimpangan kepemilihan lahan yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil.    

Kurniawan melanjutkan, ada 11 orang ditangkap oleh polisi dalam konflik agraria di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Gowa. “Kasus serupa di Desa Bangkeng Ta’bing, Gowa terkait infrastruktur bendungan.

Tiga ditangkap, dua vonis, dan satu dilepas,” ucapnya. Selanjutkan, sembilan orang dilaporkan ke polisi karena melakukan protes penolakan terhadap pengerukan pasir di Takalar. “Tahun 2016-2017 hanya sembilan orang yang LBH tangani. Terjadi peningkatan drastis dalam satu tahun terakhir 2017-2018,” jelasnya.

Menurut dia, konflik agraria makin marak terjadi karena pemerintah tidak berlaku adil kepada masyarakat yang turun-temurun lahir dan besar dalam area konflik agraria. “Konflik agraria terjadi karena masyarakat yang sudah lama tinggal dalam kawasan tidak diakui kepemilikan lahannya. Padahal mereka sudah lama tinggal disana, nenek moyong mereka sudah di situ sebelum ditetapkan jadi kawasan hutan,” jelas Kurniawan.

Kurniawan juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat saat itu terkait dengan program bagi-bagi sertifikat tanah yang dinilai jauh dari semangat reformasi agraria. “Semangat reformasi agraria mengalami disorientasi. Mestinya yang disertifikasi adalah tanah-tanah yang berkonflik,” tambahnya. Amsuka dalam rilis kemarin, mengungkap data minimnya lahan yang dikuasai oleh masyarakat bawah.

Dari 4 juta hektare (ha) luas daratan Sulsel sekitar 2,7 ha merupakan wilayah yang masuk kawasan hutan. Sedangkan luas hak guna usana sebanyak 231.384 ha, dikuasai swasta 347,150 ha dan BUMN 503 ha.

Ketimpangan dan penguasaan sumber agraria di Sulsel untuk wilayah pertanian masih terus terjadi. Ketimpangan itu disebut menghancurkan kehidupan petani di Sulsel yang jumlahnya mencapai 1.173.954 jiwa. Di sektor pertambangan, dari total 274 pemilik izin usaha petambangan (IUP) menguasan lahan 655.086 ha.

Sebanyak 228 IUP dimiliki oleh perusahaan, 50 di antaranya menguasai 631.758 hektare. “Artinya hanya 24% pemegang IUP menguasai 97% lahan pertambangan di Sulsel,” kata juru bicara Amsuka dari KPA Sulsel, Rizki Anggriana Arimbi dari KPA Sulsel.  

Amsuka mencatat total luas HGU perkebunan di Sulsel dan terdokumentasi 218.833 ha. Sebanyak 70.807 ha dikuasai tiga BUMN dan 148.025 ha dikuasai 40 BUMS. Termasuk ekspansi perkebunan sawit oleh PTPN IX di Luwu Timur, Luwu Utara, Enrekang, dan Wajo, serta PT Borneo Cemerlang di Enrekang, PT Sinar Reksa dan PT Sumber Utama Sejahtera di Wajo.



(kem)

Berita Terkait
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads